Jakarta, ham.go.id – Bersama dengan Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM), Direktorat Jenderal HAM telah merampungkan draft Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM). Kini, GTN BHAM tengah mendorong draft yang telah rampung tersebut agar dapat segera disahkan oleh Bapak Presiden RI menjadi sebuah Peraturan Presiden.
Untuk meningkatkan komunikasi dan konsolidasi dalam upaya mendorong pengesahan Stranas BHAM, Direktorat Jenderal HAM menggelar rapat bersama GTN BHAM pada Selasa (28/6). Dalam pertemuan yang digelar di ruang rapat Direktur Jenderal HAM, Direktur Kerja Sama HAM Hajerati menyatakan bahwa Direktorat Jenderal HAM telah membangun komunikasi yang intensif dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Terkini, Hajerati mengungkapkan pihaknya telah mengirimkan paparan atau argumen terkait pentingnya pengesahan Stranas BHAM. Hal tersebut sebagaimana yang sempat didiskusikan bersama Kemensetneg beberapa waktu lalu. “Kami menilai Stranas BHAM ini memang harus berdiri sendiri (stand alone) karena ada pelibatan pihak swasta sehingga akan menjadi kendala jika dimasukan ke dalam RANHAM,” ucap Hajerati.
Pada kesempatan ini, Direktur Kerja Sama HAM juga mengungkapkan sejumlah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HAM dalam memperluas jejaring pengarusutamaan bisnis dan HAM di tanah air. “Minggu lalu, kami telah melakukan penandantanganan keraj sama dengan PT Pertamina (Persero) untuk pengaplikasian PRISMA,”ujar Hajerati.
Sebagaimana diketahui, PRISMA merupakan aplikasi berbasis web yang diinisiasi Direktorat Jenderal HAM dalam melakukan uji tuntas (due diligence) bisnis dan HAM bagi perusahaan-perusahaan. “Rencananya, pada HDKD Agustus nanti kami akan memberikan sertifikat kepada sejumlah perusahaan yang telah melakukan uji tuntas menggunakan aplikasi PRISMA dan berstatus hijau,” ujarnya.
Menurutnya, sejumlah upaya menjalin kerja sama dengan para pelaku bisnis tersebut diharap dapat mendorong Bisnis dan HAM lebih dipahami dengan baik.
Lebih lanjut, Hajerati berharap pertemuan bersama GTN BHAM ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi lebih lanjut dalam upaya mempercepat pengesahan Stranas BHAM. “Kita berharap tentu pertemuan kali ini, dapat memberikan rekomendasi maupun alternatif jalan agar Stranas BHAM dapat segera disahkan Bapak Presiden,” ucap Hajerati.
Rapat kali ini juga dihadiri oleh Kepala Biro Hukum Kemenko Maritim dan Investasi, Budi Purwanto. Menurutnya, bisnis dan HAM merupakan hal penting untuk diimplementasikan. “Kenapa produk sawit kita tidak diterima oleh sejumlah negara karena hal ini tidak bisa dilepaskan dari isu HAM,” ucap Budi.
Untuk itu, Budi menilai sejumlah langkah diperlukan untuk mempercepat pengesahan. Salah satunya, kata Budi mengusulkan agar GTN BHAM dapat mengkomunikasikan urgensi bisnis dan HAM ini kepada para Menko.
Selain dihadiri oleh perwakilan dari Kemenkomarves, rapat ini juga diikuti oleh perwakilan Kantor Staf Presiden, Kemenlu, Bappenas dan Sekretariat Kabinet. (Humas DJHAM)
