Bogor, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM tengah “Percepatan” dalam Menyusun Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia (IHAMI). Setelah tiga pekan silam melakukan pembahasan IHAMI di Tangerang, kini pertemuan serupa kembali digelar di Sentul Bogor selama tiga hari (29-31 Juni 2022).
Bertempat di Hotel Neo+ Grand Savana, Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, membuka kegiatan pada Rabu (29/6). Dalam sambutannya, Mualimin mengungkapkan arah kebijakan dari IHAMI. “Pembangunan IHAMI ini tidak lain yaitu untuk merefleksikan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah terhadap HAM sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”tegas Mualimin.
Direktur Jenderal HAM menambahkan IHAMI memiliki banyak manfaat di antaranya pemetaan dan pengukuran kinerja pemerintah, serta kualitas dan kuantitas arah pemajuan dan pembangunan HAM di tanah air. “Sehingga (IHAMI) dapat menjadi tolak ukur untuk pemberian rekomendasi terhadap isu-isu yang perlu diprioritaskan dalam menjamin Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM di Indonesia,”jelasnya.
Hingga kini, IHAMI masih berada pada posisi penyusunan Kerangka Konseptual. Diharapkan pembahasan kerangka konseptual IHAMI yang memakan waktu beberapa bulan ke depan dapat segera dirampungkan dalam waktu dekat.
“Oleh sebab itu, saya mendorong agar Penyusunan Kerangka Konseptual ini dapat dipercepat sehingga dapat didiskusikan dan difinalisasi pada tingkat pimpinan tinggi,” ujarnya.
Kendati demikian, Mualimin juga mengingatkan agar tim penyusun perlu benar-benar secara serius dan cermat dalam melakukan membahas kerangka konseptual. Pasalnya, kerangka konseptual ini akan menjadi fondasi dalam membangun Indeks HAM Indonesia kedepannya.
“Semoga kegiatan ini dapat berjalan secara lancar, serta memberikan manfaat dan dampak positif bagi bangsa dan negara kita,” pungkas Mualimin mengakhiri sambutannya.
Selepas pengarahan yang disampaikan Direktur Jenderal HAM, tim penyusun langsung menggodok kerangka konseptual ini bersama dengan Direktur Instrumen HAM beserta jajarannya, Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Kebhinekaan, Kemenkopolhukam, dan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation.
Jika dalam waktu dekat kerangka konseptual berhasil dirampungkan dan disepakati oleh pihak-pihak terkait, maka tim penyusun diproyeksikan untuk segera melakukan pembahasan terkait dengan Pengidenfikasian Indikator. (Humas DJHAM)
