Bandung, ham.go.id – Sebagai program unggulan pemajuan HAM di daerah, Direktorat Jenderal HAM senantiasa melakukan peningkatkan dalam pelaksanaan Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM). Direktorat Jenderal HAM menilai salah satu upaya yang tidak boleh dipandang sebelah adalah peningkatan kapasitas tim verifikator KKPHAM.
Bekerjasama dengan Raoul Wallenberg institute (RWI), Direktorat Jenderal HAM menggelar training untuk meningkatan kapasitas tim verifikator. Acara yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Bandung tersebut digelar selama tiga hari (29 Juni – 1 Juli 2022).
Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati, membuka acara peningkatan kapasitas yang diikuti 30 orang pegawai Direktorat Jenderal HAM. Dalam sambutannya, Hajerati menyampaikan bahwa Tahun 2022 ini merupakan tahun ke-sembilan dari pelaksanaan Kriteria Daerah Kabupaten Kota Peduli HAM.
Diakui Hajerati penilaian tahun-tahun sebelumnya, masih memiliki sejumlah kendala. Kendati demikian, Ia menyatakan pihaknya telah berdiskusi dan menerima banyak masukan baik dari pemerintah daerah sendiri dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Ia berharap pelaksanaan tahun ini dapat berjalan dengan lebih baik daripada dua tahun. Mengingat, tahun 2021 silam tidak ada pelaksanaan KKPHAM. “Diharapkan pada tahun ini pelaksanaan KKP HAM dapat dilaksanakan secara optimal dan tidak menyurutkan semangat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program KKP HAM,” kata hajerati.
Lebih lanjut, Hajerati kembali menegaskan bahwa pelaksanaan KKPHAM bukan sebuah kompetisi. Pasalnya, KKPHAM ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban pemerintah dalam pemenuhan HAM sekaligus penjabaran dari implementasi HAM dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya. “Diharapkan (KKPHAM) dapat memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat serta menunjukkan dunia internasional terkait dengan komitmen Pemerintah dalam pemenuhan HAM,” imbuhnya.
Pada kegiatan ini, turut hadir sejumlah narasumber di antaranya perwakilan dari RWI yang menyampaikan materi “Kota dan Hak Asasi Manusia”. Ada pun perwakilan dari United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) memberikan paparan materi “Peran UCLG ASPAC dalam Mendorong Terwujudnya Kota HAM sebagai Bentuk Pelaksanaan dan Pencapaian SDGs”.
Selanjutnya agenda dilanjutkan dengan pembagian kelompok dan diskusi terkait contoh kasus yang ditemukan ketika proses verifikasi. (Humas DJHAM)
