Dirjen HAM Berikan Apresiasi Keseriusan Komitmen Kanwil Kemenkumham Jabar dalam Pencanangan P2HAM

Jakarta, ham.go.id – Bertempat di Aula Kanwil KemenkumHAM Jawa Barat, Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi memberikan pengarahan pada acara Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM), Selasa (5/7).

Direktur Jenderal HAM menilai pencanangan merupakan salah satu tahapan penting dalam mengimplementasikan P2HAM. “Pencanangan ini merupakan bentuk komitmen unit kerja untuk melaksanakan P2HAM,” jelas Mualimin.

Setelah pencanangan, sambung Direktur Jenderal HAM, terdapat sejumlah tahapan lainnya sebagaimana diatur di dalam PermenkumHAM Nomor 2 Tahun 2022.

Direktur Jenderal HAM yang pada kesempatan ini didampingi Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM mengungkapkan P2HAM merupakan langkah konkret yang diinisiasi KemenkumHAM dalam menjalankan amanat konstitusi berkenaan tanggung jawab negara terhadap HAM di sektor layanan publik.

“Terlebih kini objek penilaian unit kerja juga bertambah, maka diharapkan kita di KemenkumHAM secara menyeluruh dapat menjadi contoh terbaik dalam memberikan layanan yang cepat, tepat, dan yang terpenting tentu non-diskriminasi,” terang Mualimin.

Lebih lanjut, Mualimin meyakini kesuksesan penerapan P2HAM di KemenkumHAM dapat berimplikasi positif terhadap pengembangan konsep serupa di pemerintah daerah. “Kami juga telah menginisiasi sejumlah daerah dalam mengembangkan konsep P2HAM di mana salah satunya adalah Jawa Barat,” ucapnya.

Pada kesempatan ini, Mualimin juga mengapresiasi keseriusan komitmen Kakanwil KemenkumHAM Jabar beserta jajara dalam mendorong implementasi P2HAM. “Semoga pada penilaian di tahun depan, akan semakin banyak unit kerja di Kanwil KemenkumHAM Jabar yang mendapat penghargaan P2HAM,” ucapnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Kakanwil KemenkumHAM Jawa Barat, Sudjonggo, menyatakan kesiapan jajarannya dalam menerapkan P2HAM. “Menciptakan layanan publik berbasis HAM telah menjadi prioritas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” tegas Sudjonggo.

Ia menekankan agar seluruh UPT KemenkumHAM di Jabar terus meningkatkan layanan publik dengan beorientasi pada prinsip-prinsip HAM. “Semoga pelayanan publik yang diberikan menjadi pelayanan publik yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, berdaya guna, aksesibilitas, dan berkeadilan,” imbuhnya.

Selepas kegiatan pencanangan P2HAM, Direktur Jenderal HAM juga turut menjadi narasumber dalam sejumlah kegiatan pada hari ini di antaranya pembukaan acara penguatan gugus tugas daerah bisnis dan HAM di Makassar, kegiatan seminar bersama INFID terkait bisnis dan HAM serta pencanangan Pariwisata Berbasis HAM yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (Humas DJHAM)

Post Author: operator.info2