Tim Yankomas Kanwil Kemenkumham Jatim Gelar Rapat Koordinasi Kasus Dugaan Pelanggaran HAM Berat Terkait Sengketa Makam Misterius di Kab. Trenggalek

Surabaya, ham.go.id – Tim yankomas Kanwil kemenkumham Jatim mengadakan rapat koordinasi guna membahas kasus dugaan pelanggaran HAM yang mencuat di media massa tentang sengketa makam misterius di Kab Trenggalek, Selasa (5/07). Kadivyankum menjelaskan bahwa salah satu tugas dari kemenkumham adalah menerima pengaduan dugaan pelanggaran HAM dari masyarakat melalui kegiatan Yankomas. Meskipun kewenangan Yankomas terbatas hanya sejauh koordinasi dan dimungkinkan untuk mediasi namun tetap akan dihasilkan rekomendasi bagi penyelesaian masalah. Tim yankomas hadir untuk mendapat masukan dari para peserta rapat terkait dengan kasus makam misterius di kabupaten trenggalek. Acara dihadiri oleh Asisten Pemerintahan, Wakil ketua DPRD, Bagian Hukum Pemkab, Camat Trenggalek, Lurah Kelutan, Rutan Trenggalek, PUPR, serta dari pihak pemilik lahan dan ahli waris almarhum yang dimakamkan.

Asisten pemerintahan kab trenggalek Edy Supriyanto yang menyampaikan bahwa Pemkab Trenggalek telah beberapa kali memfasilitasi dan memediasi kasus ini namun masih belum ada titik temu. Dari pihak masyarakat tetap menolak adanya makam tsb karena tidak dikenal dan meminta makam harus dipindahkan, namun dari pihak pemilik lahan dan dari ahli waris tetap tidak mau memindahkan makam.

Acara dihadiri juga oleh wakil ketua DPRD Agus Cahyono menyampaikan bahwa hearing sudah dilakukan 2 kali dan akan dilaksanakan yang ketiga namun masih ditunda. Diharapkan saran dan rekomendasi dari kemenkumham agar bisa dijadikan dasar bagi pemkab untuk menyelesaikan masalah ini. Diharap agar kemenkumham dapat melakukan hearing dengan warga, dan kami menunggu rekomendasi dari kumham, hearing ketiga akan kami laksanakan setelah ada rekomendasi dari kumham.

Dari hasil rapat diperoleh rekomendasi Kemenkumham akan mendorong bupati membuat kebijakan yang tegas dan jelas secara tertulis terkait dengan keberadaan makam yang menjadi penyebab konflik serta segera membentuk perda tentang pengelolaan pemakaman. (Bidang HAM Jatim)

Post Author: operator.info2