RANHAM Jadi Blueprint Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Implementasi P5HAM

Jakarta, ham.go.id – Selaku bagian dari Panitia Nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran signifikan dalam mendorong implementasi program-program pemajuan HAM di daerah. Peningkatan kapasitas panitia nasional RANHAM juga menjadi salah satu aspek penting bagi KemenkumHAM maupun Kemendagri. Pasalnya, melalui penguatan internal panitia nasional, diharapkan pelaksanaan RANHAM dapat berjalan dengan lebih baik ke depannya.

Dalam rangka melakukan meningkatkan penguatan di internal panitia nasional, Kemendagri menggelar rapat penguatan instansi pelaksana RANHAM tahun 2021-2025. Rapat yang diselenggarakan di hotel Millenium Jakarta Pusat Rabu (13/7) ini menghadirkan Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati, selaku narasumber.

Dalam paparannya, Hajerati menegaskan RANHAM yang diatur dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2021 bukan merupakan program kerja rutin yang dikerjakan oleh kementerian, lembaga, dan daerah. “RANHAM ini adalah cetak biru pemerintah pusat dan daerah dalam aktivitas pemenuhan, pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM,” terangnya.

Berdasar pada Perpres Nomor 53 Tahun 2021, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2021 diamanatkan untuk menjalankan sembilan aksi HAM. Berdasar data yang dihimpun pada 2021, sebanyak 4878 aksi HAM yang ditugaskan baik ke pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, sebanyak 2923 aksi telah tercapai atau sekitar 59.92%.

“Dengan target laporan capaian kepada Bappenas sebesar 35%, maka pencapaian pada tahun 2021 ini boleh diaktan cukup baik,” jelas Hajerati.

Lebih lanjut, Direktur Kerja Sama HAM juga mengungkapkan capaian target aksi HAM pada B04 2022. Pada tahun ini, pemerintah provinsi diamanahi untuk menjalankan 8 aksi HAM. Adapun pemerintah kabupaten/kota diwajibkan untuk menjalankan 6 aksi HAM.

Dari aspek partisipasi, pelaporan aksi HAM pada B04 tahun 2022 cukup memuaskan. Di tataran provinsi hanya ada dua provinisi yang tidak berpartisipasi. Sementara itu, sebanyak 394 dari 508 kabupaten/kota mengirimkan laporan aksi HAM.

“Nilai rata-rata aksi HAM untuk pemerintah provinsi pada B04 berada di 65.56%, sementara untuk Kabupaten/Kota ada di 76.16%,” imbuh Hajerati.

Kini, kata Hajerati, panitia nasional RANHAM tengah menggodok ukuran keberhasilan aksi HAM daerah tahun 2023 yang diperkirakan Agustus mendatang “ukuran keberhasilan” tahun 2023 sudah dapat disebar ke pemerintah daerah sehingga pelaksanaan aksi HAM 2023 dari sisi anggaran hingga monitoring dan evaluasi dapat direncanakan dengan lebih matang,” pungkas Hajerati.

Acara yang diikuti oleh sejumlah pemerintah daerah ini dibuka oleh Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri. Selain Direktur Kerja Sama HAM, panitia juga menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial, dan Direktur Hukum dan REgulasi Kementerian PPN. (Humas DJHAM)

Post Author: operator.info2