Ditjen HAM Bersama Kemenko PMK dan K/L Terkait Bahas Penyusunan Laporan Periodik Konvensi Pekerja Migran dan Seluruh Keluarganya (CMW)

Jakarta, ham.go.id – Sebagai salah satu negara pihak dalam konvensi pekerja migran dan seluruh keluarganya (CMW), pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melaporkan implementasi konvensi tersebut secara periodik kepada komite.

Bersama dengan Direktorat Jenderal HAM dan K/L terkait,  Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) telah menggelar serangkaian rapat dalam beberapa bulan kebelakang untuk melakukan penyusunan laporan periodik CMW. Kini, dikabarkan draft laporan tengah dalam proses finalisasi.

Untuk mempercepat proses finalisasi, Kemenko PMK, menggelar rapat dengan mengundang sejumlah K/L secara daring, Jumat (15/7). Direktur Instrumen HAM, Betni Humiras Purba, hadir sebagai salah satu narasumber bersama dengan Koordinator Instrumem Hak Ekonomi Sosial dan Budaya selaku moderator kegiatan rapat tersebut.

Dalam paparannya, Betni mengungkapkan pemerintah Indonesia telah mengikuti dialog konsktruktif bersama komite CMW pertama kali pada 2017 silam. “Dalam pertemuan tersebut, komite menyampaikan 27 rekomendasi yang mesti ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia,” terang Betni.

Diagendakan, pemerintah Indonesia akan mengikuti dialog konstruktif bersama komite untuk kali kedua pada tahun ini.

“Tentu kita semua berharap dalam rapat daring ini, kita dapat mengupdate terkait informasi berkenaan 27 rekomendasi yang disampaikan komite kepada kita sehingga proses finalisasi dapat segera dirampungkan,” ucap Betni.

CMW merupakan salah satu wujud komitmen negara-negara di dunia untuk memberikan perlindungan HAM bagi para pekerja migran. Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 2012 melalui UU Nomor 6 Tahun 2012. (Humas DJHAM)

 

Post Author: operator.info2