Jakarta, ham.go.id – Memasuki paruh kedua tahun anggaran 2022, Direktorat Jenderal HAM selaku Sekretariat Panitia Nasional RANHAM tengah mempersiapkan penyusunan Aksi HAM Daerah periode 2023-2024 bertempat di Hotel Hermitage Jakarta Pusat. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini (20-22/7) melibatkan seluruh anggota Panitia Nasional RANHAM diantaranya Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian PPN/BAPPENAS. Selain itu, turut hadir Konsultan RANHAM, Perwakilan LSM Disabilitas dan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak.
Dalam sambutannya, Direktur Kerja Sama HAM (Hajerati) menyampaikan bahwa penyusunan Aksi HAM Daerah 2023 ini dikebut di pertengahan tahun agar nantinya melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat disosialisasikan ke Pemerintah Daerah dan diharapkan kegiatan Aksi HAM dapat dimasukan dalam penganggaran daerah di Tahun 2023.
“Keseluruhan Capaian Aksi HAM Generasi V utamanya capaian Aksi HAM pada Tahun 2021 dan capaian B04 Tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan oleh Kementerian PPN/BAPPENAS sebesar 60% dengan rincian capaian aksi Daerah 59,9%. Capaian ini juga yang menjadi tolak ukur penetapan aksi HAM Daerah di Tahun 2023, mengingat adanya peningkatan target 65% yang harus dipenuhi di Tahun 2023” papar Hajerati.
Dalam kegiatan ini hadir pula sebagai dua narasumber yaitu Direktur Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/BAPPENAS (Dewo Broto Joko Putranto) dan Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (M. Zamzani Tjengreng).
Direktur Hukum dan Regulasi BAPPENAS menyampaikan terkait kendala penganggaran kegiatan aksi HAM di daerah. “Saat ini pagu indikatif anggaran sudah keluar, namun masih bisa dianggarkan untuk alokasi kegiatan lainnya. Diharapkan di tahun selanjutnya Panitia Nasional RANHAM lebih cepat lagi dalam menyusun aksi agar penganggaran Aksi HAM di perencanaan di daerah dapat lebih maksimal” tutur Dewo Broto.
Di hari kedua kegiatan penyusunan Aksi HAM 2023 Panitia Nasional telah merampungkan draf Aksi HAM Daerah diantaranya terdapat beberapa Aksi HAM yang belum dilaksanakan di tahun sebelumnya. Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia, Aksi HAM Daerah diproyeksiokan akan disosialisasikan ke seluruh pemerintah daerah pada awal bulan Agustus 2023 mendatang. (iab)
