Surabaya, ham.go.id – Bertempat di Aula Kanwil KemenkumHAM Jawa Timur, Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi menghadiri pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTN BHAM), Selasa (26/7). Acara pengukuhan GTD BHAM di Kanwil KemenkumHAM terasa istimewa. Pasalnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa turut menjadi saksi dalam prosesi pengukuhan GTD BHAM.
Dalam pengarahannya, Mualimin menyatakan bahwa GTD BHAM merupakan kepanjangan tangan Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM) di daerah. Ia berharap GTD BHAM yang dikomandoi Kakanwil KemenkumHAM dapat bersinergi bersama OPD dan para pemangku kebijakan terkait sehingga mempercepat proses pengarusutamaan bisnis dan HAM di Jawa Timur.
“Salah satu yang perlu untuk disosialisasikan GTD BHAM terkait dengan pengarusutamaan bisnis dan HAM ini adalah mendorong para pelaku usaha di Jatim untuk mencoba melakukan uji tuntas secara mandiri melalui aplikasi PRISMA,” jelas Mualimin
PRISMA (Penilaian Resiko Bisnis dan HAM) merupakan aplikasi berbasis website yang ditujukan kepada para pelaku usaha untuk melakukan uji tuntas atau due diligence. Rencananya, sejumlah perusahaan yang mendapakatkan predikat “hijau” setelah mencoba uji tuntas akan diberikan penghargaan pada hari puncak peringatan HDKD pada tahun ini.
“Terkini, kami di GTN BHAM tengah menunggu Strategi Nasional Bisnis dan HAM disahkan oleh Bapak Presiden, mudah-mudahan dalam waktu dekat Strategi Nasional Bisnis dan HAM ini dapat segera disahkan,” ujar Mualimin.
Menurut Mualimin Pemerintah RI selaku negara yang turut mendukung implementasi United Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) menjadi satu keharusan. “Dalam Strategi Nasional Bisnis dan HAM ada tiga pilar yang disusun yaitu pengarusutamaan, penyusunan dan sinkronisasi regulasi, hingga pemulihan bagi korban,” jelasnya.
Lebih lanjut, Direktur Jenderal HAM mengapresiasi pengukuhan GTD BHAM yang dilaksanakan oleh Kakanwil KemenkumHAM Jawa Timur beserta jajaran. Ia meyakini implementasi bisnis dan HAM akan dapat berjalan dengan baik. “Kehadiran Ibu Gubernur ini menunjukan kuatnya sinergi dan komitmen kita bersama di Jawa Timur untuk mendukung implementasi bisnis dan HAM,” imbuh Mualimin.
Sejalan dengan apa yang disampaikan Direktur Jenderal HAM Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan pihaknya memiliki perhatian yang mendalam terkait etika bisnis. Utamanya, kata Khofifah, berkenaan industri makanan dan minuman. Pasalnya, produk dari industri makanan dan minuman akan dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat.
“”Ini akan jadi isu penting dan tugas yang harus diselesaikan oleh Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM,” jelasnya.
Karena itu, Ia menyambut positif inisiatif yang dilakukan KemenkumHAM untuk mendorong nilai-nilai maupun prinsip-prinsip HAM dijalankan di sektor bisnis di Jawa Timur. Khofifah berharap sinergi antara pemerintah provinsi Jawa Timur dan KemenkumHAM dapat dikembangkan lebih lanjut.
Dalam acara ini, turut hadir Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati, beserta para kepala divisi KemenkumHAM Jawa Timur. Rencananya, setelah proses pengukuhan, tim Direktorat Kerja Sama HAM akan menggelar penguatan GTD BHAM di Malang selama dua hari ke depan yang melibatkan perwakilan dari sejumlah Kanwil KemenkumHAM. (Humas DJHAM/FOTO : aji/humaskumhamjatim)
