Ditjen HAM Kawal Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan

Jakarta, ham.go.id – Sebagai instansi pemerintah yang membidangi urusan HAM, Direktorat Jenderal HAM urun rembuk terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan Menteri Agama terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Bersama dengan Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenag serta mengundang perwakilan KPPPA, Ditjen HAM menggelar pertemuan secara hybrid di ruang rapat utama Direktorat Jenderal HAM, Rabu (27/7).

Direktur Instrumen HAM, Betni Humiras Purba, yang hadir memimpin rapat pagi ini dengan di dampingi moderator Koordinator Hak kelompok Rentan Instrumen, Hidayat Yasin mengapresiasi upaya pelindungan HAM yang diinisiasi Kemenag. “(Rancangan Permenag) Ini juga menjawab tuntutan masyarakat agar kiranya peran Pemerintah, khususnya di Satuan Pendidikan Kementerian Agama untuk dapat memberikan tindakan pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual, yang akhir akhir marak terjadi di Satuan Pendidikan Kementerian Agama,” jelas Betni.

Kendati demikian, Direktur Instrumen HAM menggarisbawahi sejumlah poin dalam draft rancangan Permenag yang tengah digodok tersebut. “kami mencatat beberapa bagian Pasal/Ayat yang perlu dipertimbangkan untuk disempurnakan dalam Rancangan Peraturan Menteri ini,” tutur Betni.

Pasalnya, berdasar kajian dan analisis yang dilakukan jajarannya, Betni menilai masih didapati beberapa pasal maupun ayat yang belum sejalan dengan norma-norma HAM yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan HAM di Indonesia.

“Bersama dengan tiga rancangan peraturan Menteri lainnya, rancangan peraturan Menteri agama tersebut dianalisis berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Materi Muatan HAM Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kategori 28 hak,” kata Betni.

Sementara itu, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya dari Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenag, Imam Syaukani yang hadir selaku salah satu narasumber pada forum rapat mengakui masih didapati sejumlah kasus kekerasan seksual terjadi di satuan Pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama.

Kementerian Agama, kata Imam Syaukani, memang belum memiliki peraturan menteri agama yang mengatur upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. Padahal kini, pemerintah dan DPR telah bersepakat untuk mengesahkan UU NO. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

“Melalui rancanangan peraturan menteri agama ini, maka jika dilihat dari politik hukumnya satuan Pendidikan wajib melakukan pencegahan dan penanganan terhadap tindak pidana kekerasan seksual,”ucap Syaukani

Direktur Instrumen HAM berharap pertemuan yang digelar pada hari ini dapat membuahkan hasil positif dalam rangka menyempurnakan rancangan peraturan menteri agama yang tengah disusun tersebut.

Pada rapat kali ini juga turut hadir Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Direktur Fasilitasi dan Informasi HAM, dan Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM. (Humas DJHAM)

Post Author: operator.info2