Malang, ham.go.id – Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) dinilai perlu menjadi Rencana Aksi tersendiri (stand alone). Pasalnya, Stranas BHAM memiliki keunikan yaitu tidak hanya melibatkan pemerintah namun juga sektor bisnis. Demikian disampaikan Direktur Kerja Sama HAM Ditjen HAM, Hajerati Mas’ud, pada acara Workshop Penguatan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM), di Hotel Grand Mercure Malang, Rabu (27/7).
“Ada tiga Strategi yang kita ambil dalam Stranas BHAM ini mulai dari peningkatan pemahaman kepada stakeholders, pengembangan regulasi atau kebijakan, hingga memperkuat mekanisme pemulihan,” tutur Hajerati.
Kendati masih menunggu pengesahan, KemenkumHAM melalui Direktorat Jenderal HAM selaku national focal point terus melakukan upaya-upaya pengarusutamaan bisnis dan HAM. Salah satunya melalui pembentukan Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM) yang melibatkan 20 K/L dan tujuh mitra non-K/L melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-01.HA.01.07 Tahun 2021 pada tanggal 05 April 2021.
Menurut Hajerati, GTD BHAM tidak lain merupakan kepanjangan tangan GTN BHAM di daerah. Hingga kini, GTD BHAM telah didirikan di 13 provinsi di Indonesia dan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah. “Gugus Tugas Daerah (GTD BHAM) ini diharapkan dapat melakukan koordinasi pelaksanaan bisnis dan HAM dengan para pemangku kepentingan sekaligus melakukan monev terhadap implementasi bisnis dan HAM,” terang Hajerati.
Pada acara yang digelar di Kota Malang ini, Walikota Malang menyempatkan diri untuk turut hadir. Walikota Malang, Sutiaji, dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan workshop dalam rangka penguatan GTD BHAM. Melalui kegiatan ini, implementasi kebijakan terkait bisnis dan HAM di daerah diharapkan dapat segera diwujudkan.
Ia menilai implementasi HAM di dunia bisnis merupakan hal yang penting. Isu pekerja anak juga menjadi sorotan Walikota Malang. “Jangan sampai aktivitas bisnis mengesampingkan hak asasi manusia,” singkat Sutiaji.
Sesi diskusi panel yang melibatkan Direktur Kerja Sama HAM juga menghadirkan beberapa narasumber lainnya di antaranya Presiden Direktur Martha Tilaar, Child Rights Governance Advisor dari Save the Children, dan ketua APSAI. (Humas DJHAM)
