Dirjen HAM Hadir Secara Daring dalam Pencanangan P2HAM Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara

Jakarta, ham.go.id – Didampingi Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Direktur Jenderal HAM hadir secara daring menyaksikan pelaksanaan pencanangan P2HAM yang digelar Kanwil KemenkumHAM Sulawesi Tenggara di aula Kanwil KemenkumHAM Sulawesi Tenggara, Kamis (28/7).

Dalam pengarahannya, Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi menilai tahapan pencanangan P2HAM tidak boleh dipandang sebelum mata. “Pencanangan ini adalah bentuk komitmen unit kerja untuk melaksanakan P2HAM sekaligus bentuk kesiapan kepada tahap selanjutnya yaitu Tahap Pembangunan,” terang Mualimin.

Mualimin mengapresiasi Kakanwil KemenkumHAM Sulawesi Tenggara beserta jajaran yang telah menggelar acara pencanangan P2HAM. “Semoga dengan komitmen terkait P2HAM yang kita sepakati , maka masyarakat khususnya di Sulawesi Tenggara dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal HAM juga turut berpesan agar seluruh jajaran Kanwil KemenkumHAM terus bersemangat dalam melakukan kerja-kerja di bidang HAM. Pasalnya, persoalan HAM merupakan amanat langsung dari konstitusi. “Kita ASN sebagai bagian dari pemerintah telah diberikan amanat oleh konstitusi untuk mengimplementasikan HAM dalam menjalankan tugas,”jelas Mualimin.

P2HAM, lanjut Mualimin, merupakan salah satu bentuk upaya konkret KemenkumHAM dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM khususnya di sektor layanan publik. “Melalui PermenkumHAM No. 2 Tahun 2022 ini, kita ingin membangun inovasi di sektor layanan publik dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM,”tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Sulawesi Tenggara, Ramael Jesaja, yang juga hadir di aula Kanwil KemenkumHAM Sulawesi Tenggara menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan P2HAM. Ia berharap P2HAM tidak hanya berhenti di tataran peraturan menteri.

“Akan lebih baik jika bisa ditingkatkan pada naskah Peraturan Presiden (PERPRES} sehingga memiliki jangkauan yang lebih luas lagi dan mengikat seluruh kementerian dan Lembaga pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM di daerah,” tutur Ramael.

Pada kesempatan yang sama, Kakanwil KemenkumHAM Sulawesi Tenggara Silvester Sili Laba, menyatakan kesiapan seluruh jajarannya untuk melaksanakan P2HAM. Ia mengingatkan seluruh jajaran untuk benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip HAM dalam menjalankan tugas sebagaiamana arahan Direktur Jenderal HAM.

Hadir dalam prosesi pencanangan hari ini di antaranya para kepala divisi dan kepala UPT KemenkumHAM Sulawesi Tenggara. Perwakilan Ombuddsman Sulawesi Tenggara, juga tampak hadir menyaksikan prosesi pencanangan P2HAM pada kesempatan kali ini beserta sejumlah perwakilan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda). Adapun dari Direktorat Jenderal HAM yang menghadiri secara langsung pencanangan hari ini yaitu Plh. Koordinator Diseminasi dan Penguatan HAM Wilayah III.

Selepas pelaksanaan pencanangan, tim Direktorat Jenderal HAM yang dipimpin Plh. Koordinator Diseminasi dan Penguatan HAM Wilayah III, Olivia Dwi Ayu, juga turut melakukan sosialisi PermenkumHAM No. 2 Tahun 2022 beserta juklak dan juknisnya kepada para peserta yang hadir di aula KemenkumHAM Sulawesi Tenggara.

Sebagai informasi, Direktorat Jenderal HAM telah membangun kerja sama dengan sejumlah pemerintah daerah dalam mengembangkan P2HAM. Terbaru, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan pencananganan P2HAM di sektor Pariwisata. Berdasar penuturan Wakil Gubernur Jawa Barat, program P2HAM di Jawa Barat tidak hanya akan di sektor pariwisata tetapi juga sektor-sektor lainnya. (Humas DJHAM)

 

Post Author: operator.info2