Capaian Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM

Jakarta, ham.go.id – Halo #SobatHAM Ketahui lebih banyak tentang P2HAM yuk, biar kita makin paham tentang Permenkumham No. 2 Tahun 2022 mengenai Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.

Kementerian Hukum dan HAM, melalui Direktorat Jenderal HAM selalu mendukung peningkatan pelayanan publik yang berbasis HAM terutama pada UPT yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Sejak tahun 2018 #DJHAM telah berupaya melakukan sosialisasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan yang berbasis HAM. Penilaian Pelayanan Publik dilihat dari 3 kriteria yaitu aksesibiltas dan ketersediaan fasilitas, ketersediaan petugas yang siaga serta kepatuhan pejabat, pegawai dan pelaksana terhadap standar pelayanan.

Dari sekian kantor wilayah dan UPT Kementerian Hukum dan HAM berikut #DJHAMin informasikan jumlah UPT yang telah melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM dengan baik sejak tahun 2018 hingga 2021, serta lima Kanwil Pelaksana P2HAM terbaik tahun 2021:

  1. Kanwil Kemenkumham Jawa Timur ( 53 UPT Pelaksana P2HAM terbaik )
  2. Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah ( 52 UPT Pelaksana P2HAM terbaik )
  3. Kanwil Kemenkumham Jawa Barat ( 33 UPT Pelaksana P2HAM terbaik)
  4. Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan ( 30 UPT Pelaksana P2HAM terbaik)
  5. Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara ( 29 UPT Pelaksana P2HAM terbaik)

Ditjen HAM terus mendorong upaya Pelayanan Publik Berbasis HAM agar diimplementasikan di seluruh UPT Kemenkumham wilayah Indonesia.

Karena Hak Asasi Manusia Harus Dipenuhi!!

Post Author: operator.info2