Ditjen HAM Suarakan Pentingnya Perlindungan HAM Pengidap Tuberkulosis (TBC)

Jakarta, ham.go.id – Tuberkulosis (TBC) adalah penyebab kematian dari penyakit menular nomor satu di dunia dan Indonesia merupakan negara dengan beban TB tertinggi ketiga di dunia (Global Tuberculosis Report WHO 2021). Masih sering terjadi stigma pada orang dengan TBC sehingga mempengaruhi ketersedian, keterjangkauan, dan penerimaan layanan TBC pada berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Hal ini memantik dilaksanakannya Tuberculosis (TB) Stigma Assessment oleh PR Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI, dibantu oleh organisasi pelaksana, Perkumpulan Sinergantara. Ditjen HAM hadir menyuarakan perspektif HAM serta regulasi dalam diseminasi hasil studi tersebut secara virtual pada Jumat, (5/8).

Koordinator Instrumen Hak Ekonomi Sosial Budaya, Farida W Ghifari, menjelaskan bahwa salah satu Arah Kebijakan dan Implementasi Strategi Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia 2020-2024 yaitu memperhatikan dan menghormati harkat dan martabat manusia yang berkeadilan dan memperhatikan kesetaraan gender. “Penting untuk mengetahui kategori rentan dari penderita TBC, seperti anak, wanita, ataupun disabilitas demi memberikan akses pelayanan yang lebih baik,” tuturnya.

Di luar itu, ada kelompok rentan yang perlu menjadi perhatian seperti orang-orang miskin termarginal, orang-orang dalam tahanan seperti WBP dan detainee, ODHIV, pengguna narkoba, penambang atau orang yang berisiko terpapar akibat pekerjaan, populasi yang terus bergerak, penyedia layanan kesehatan, maupun masyarakat adat. “Beberapa isu HAM terkait TBC adalah kurangnya perlindungan HAM secara menyeluruh, diskriminasi, isolasi pasien atau pengasingan tanpa persetujuan pasien, dan keterbatasan akses,” jelasnya.

Dengan adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kab/Kota Peduli HAM, tidak menutup kemungkinan untuk membuat kebijakan khusus terkait perlindungan HAM bagi penderita TBC. “Maka dari itu isu ini merupakan salah satu isu HAM yang perlu dikawal secara khusus oleh pemerintah, dan menjadi masukan bagi kita di Kemenkumham untuk bisa mendorong kebijakan terkait TBC,” tegas Farida. (Humas DJHAM)

 

Post Author: operator.info2