Jakarta, ham.go.id – Direktur Instrumen HAM, Betni Humiras Purba menjadi narasumber pada webinar yang digelar Koalisi Nasional Pokja Disabilitas, Selasa (9/8).
Pada webinar Disability Gathering and Solidarity (Dignity) ke-15, panita mengangkat tema “Indonesia Menuju Meja Persidangan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD)”.
Pada acara yang diikuti para pegiat isu penyandang disabilitas, Betni mengungkapkan upaya-upaya pemerintah dalam mendorong pemajuan HAM bagi penyandang disabilitas dari aspek regulasi.
“Untuk menjamin implementasi CRPD yang diratifikasi sejak tahun 2011, kita telah menerbitkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,”
UU No. 8 Tahun 2016 dipandang langkah penting pemajuan HAM bagi penyandang disabilitas di tanah air. Pasalnya, UU tersebut mengubah paradigma penyandang disabilitas dari yang awalnya charity base menjadi human rights base.
Dengan disahkannya UU Penyandang disabilitas, pemerintah kemudian menelurkan sejumlah perubahan di pelbagai sektor mulai dari pendidikan, keuangan, pekerjaan, sosial dan lain-lain.
“KemenkumHAM sendiri telah mendorong pemajuan HAM bagi penyandang disabilitas di bidang peradilan dengan PP Nomor 39 Tahun 2020,” kata Betni.
Lebih lanjut, Betni menerangkan melalui RANHAM, KemenkumHAM dan K/L yang terlibat sebagai panitia nasional juga menjadikan penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok sasaran bersama dengan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
“Segenap regulasi yang disusun ini tidak lain merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,” pungkasnya.
Pada webinar kali ini, selain menghadirkan Direktur Instrumen HAM, panitia juga menghadirkan sejumlah narasumber lainnya di antaranya Direktur Eksekutif HRWG, Ketua Umum HWDI, Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat, Ketua OHANA, dan perwakilan Disability Convention Indonesia.
Dikabarkan, pemerintah Indonesia akan mengikuti dialog konstruktif bersama komite CRPD pada pertengahan Agustus ini. Menteri Sosial direncanakan akan menjadi pimpinan delegasi Pemerintah RI pada dialog konstruktif bersama komite CRPD di Jenewa mendatang. (Humas DJHAM)
