TINDAK LANJUTI DUGAAN PELANGGARAN HAM TERKAIT REVITALISASI RAWA PENING KANWIL KEENKUMHAM JATENG LAKUKAN KLARIFIKASI DAN KOORDINASI DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG (DISPATARU) PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, ham.go.id – Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dalam Hal ini diwakili oleh Petugas Yankomas lakukan Klarifikasi dan Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Dispataru) Provinsi Jawa Tengah dan diterima langsung oleh Kepala Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai, Kunarto (Selasa 16/08)

Analis Pelindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia, Septian Asriwanto menjelaskan tentang tujuan dari koordinasi ini adalah menindaklanjuti surat dari Forum Petani Rawa Pening Bersatu Kabupaten Semarang (Penyampai Komunikasi) Nomor: 08/FPRPB/V/2022 dan Nomor: 11/FPRPB/V/2022 tanggal 28 Mei 2022 yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah dan salah satu tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM serta Surat Tindak Lanjut dari Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Nomor: HAM.2-HA.01.02-145 perihal permohonan kompensasi ganti garapan tanah sawah yang tidak bisa tanam selama ± 3 tahun karena adanya pelaksanaan revitalisasi Rawa Pening.

Kepala Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai, Kunarto menjelaskan revitalisasi pemeliharaan Danau Rawa Pening dilakukan oleh karena Danau Rawa Pening merupakan salah satu dari 15 (lima belas) danau Indonesia yang memperoleh prioritas penanganan dari Pemerintah Pusat. Danau Rawa Pening merupakan Sumber Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), irigasi, perikanan maupun pariwisata. Namun dengan semakin banyaknya tanaman enceng gondok serta pendangkalan, menurunkan kualitas dan fungsinya.

Revitalisasi Danau Rawa Pening, guna mengembalikan fungsi alami danau sebagai penampungan air melalui pengerukan sedimen, pembersihan gulma air enceng gondok, pembuatan tanggul, termasuk penataan di kawasan daerah aliran sungai, sehingga nantinya bisa memberikan manfaat yang lebih banyak bagi masyarakat sekitar.

Dalam keterangannya lebih lanjut disampaikan bahwa permasalahan ini sudah dilakukan rapat koordinasi dengan DPRD yang dihadiri oleh Forum Petani Rawa Pening Bersatu dan sudah mengajukan permohonan kepada kementerian terkait pengaduan masyarakat yang tidak bias panen. Sedangkan dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan beberapa upaya untuk membantu masyarakat sekitar rawa pening dengan memberikan bibit padi untuk tanah seluas 200 Ha, memberikan bantuan beras, serta terpal, bibit dan pakan untuk budidaya ikan air tawar, lanjut Kunarto.

Sebelum Mengakhiri kegiatan hari ini, Septian Asriwanto mengucapkan terimakasih atas penjelasan dan meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang (Dispataru) Provinsi Jawa Tengah untuk dapat menyampaikan penjelasan secara tertulis yang disampaikan kepada Direktur Jenderal HAM agar menjadi terang permasalahan ini. (Kanwil Kemenkumham Jateng)

Post Author: Operator Info 3