Bekasi, ham.go.id – Pembahasan Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia (IHAMI) kembali berlanjut. Dalam rangka mempercepat proses penyusunan IHAMI, Direktorat Jenderal HAM menggelar rapat selama tiga hari (18 – 20 Agustus 2022) di Avanzel Hotel, Bekasi.
Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi hadir secara daring memberikan pengarahan sekaligus membuka acara. Mengawali pengarahannya, Mualimin mengungkapkan IHAMI disusun untuk merefleksikan tanggung jawab pemerintah terhadap HAM sebagaimana termaktub dalam UUD NRI 1945.
“Secara garis besar, dengan tersedianya indeks HAM Indonesia maka diharapkan dapat bermanfaat untuk melakukan pemetaan dan pengukuran kinerja pemerintah dalam pembangunan HAM di tanah air,” terang Mualimin.
Lebih lanjut Mualimin memproyeksikan IHAMI dapat menjadi tolok ukur untuk pemberian rekomendasi terhadap isu-isu yang diprioritaskan untuk menjamin P5HAM di Indonesia.
Dalam pertemuan yang diselenggarakan selama tiga hari ini, tim penyusun yang terlibat akan fokus pada penyusunan indikator pengukuran IHAMI.
“Saya mendorong agar pengidentifikasian indikator dapat dilakukan secara komprehensif dan visible sehingga dapat menjadi suatu alat ukur yang menggambarkan perkembangan implementasi HAM di Indonesia dengan baik,” jelasnya
Kendati disusun secara ideal, Mualimin menggarisbawahi agar tim penyusun memperhatikan baik-baik rambu-rambu yang telah ditetapkan pemerintah. “Keseriusan dan kesungguhan kita bersama sangat dibutuhkan mengingat ini akan menjadi fondasi dalam membangun IHAMI,” pungkasnya.
Dalam pertemuan yang digelar tiga hari, Koordinator Instrumen Hak Ekosob, Farida W Ghifari mewakili Direktur Instrumen HAM memimpin rapat penyusunan. Sejumlah masukan tertuang dalam beberapa diskusi terbatas yang digelar di Bekasi selama dua hari ini.
Sebagai informasi tidak hanya melibatkan internal Direktorat Jenderal HAM, rapat penyusunan ini juga mengundang Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM serta Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Kebhinekaan dari Kemenkopolhukam. Selain itu, tim konsultan dari Lokataru Foundation juga turut mengikuti berjalannya rapat yang digelar selama tiga hari tersebut. (Humas DJHAM)
