Jenewa, ham.go.id – Direktur Instrumen HAM dan Direktur Fasilitasi dan Informasi HAM turut mendampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam forum dialog Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang digelar di Jenewa Swiss. Mewakili Pemerintah RI Menteri Sosial selaku pimpinan delegasi menegaskan kembali keseriusan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui pelbagai program dan kebijakan.
UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi salah satu poin utama dalam paparan Menteri Sosial. “Pada UU ini diamanatkan bahwa penyandang disabilitas berhak atas keadilan dan perlindungan hukum, termasuk, kesetaraan di hadapan hukum,” kata Mensos pada Sesi ke-27 Forum Dialog CRPD di Markas Komisi Tinggi PBB urusan Hak Asasi Manusia (OHCHR), Jenewa, Swiss (18/08) sore waktu setempat.
UU tersebut, sambung Tri Rismaharini merupakan bentuk keseriusan pemerintah RI dalam penghormatan terhadap kesetaraan di hadapan hukum, non diskriminasi dan akses terhadap keadilan.
Dalam paparan selanjutnya, Mensos menyatakan, pemerintah memberikan perhatian dalam kasus-kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Kemensos memberikan perlindungan hukum gratis bagi korban. “Keluarga korban diberikan pelatihan sederhana bagaimana menangani keluarga mereka yang disabilitas bila harus dirawat di rumah,” jelas Mensos.
Pada kesempatan ini, Mensos juga memaparkan sejumlah program khusus yang menyasar para penyandang disabilitas termasuk untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas. Misalnya, selama dua tahun ini pemerintah memberikan ratusan unit motor kepada para penyandang dsaiblitas. “Banyak penyandang disabilitas terbantu dan meningkatkan kapasitas perekonomian mereka. Seperti Gadinga, anak penyandang disabilitas ganda yang sukses berjualan minuman,” katanya.
Sebagai informasi, pertemuan yang digelar di Jenewa ini, merupakan agenda rutin yang diikuti pemerintah RI sebagai negara pihak dalam CRPD. Keikutsertaan pemerintah RI dalam dialog tersebut juga merupakan keseriusan komitmen pemerintah RI dalam mengimplementasikan CRPD.
Selain Direktur Instrumen HAM dan Direktur Fasilitasi dan Informasi HAM, sejumlah pejabat juga turut hadir mendampingi Mensos di antaranya Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia, Staf Khusus Menteri (SKM) Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa, SKM Bidang Pemerlu Pelayanan Kessos dan Potensi Sumber Daya Kessos Luhur Budijarso Lulu, Plt Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Salahuddin, dan jajaran Kemensos dari unit terkait. (Humas DJHAM)
