Jakarta, ham.go.id – Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM) masih tengah berupaya untuk mendorong izin Prakarsa Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Rperpres Stranas BHAM). Untuk mempercepat disahkannya Rperpres Stranas BHAM, GTN BHAM bersama Direktorat Jenderal HAM menggelar pertemuan di ruang rapat utama, Selasa (22/8).
Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati, yang memimpin rapat mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP). “Ditjen HAM telah mengirimkan surat mengenai RPerpres Stranas BHAM kepada Plt Dirjen PP pada tanggal 15 Agustus 2022,”kata Hajerati.
Selanjutnya, dikabarkan Ditjen PP akan membantu proses pemantauan sekaligus berkoordinasi dengan Setneg dalam mempercepat pengesahan Rperpres tersebut. Hajerati, berharap, pada pertemuan kali ini anggota GTN BHAM yang hadir juga dapat memberikan masukan dan rekomendasi dalam upaya mempercepat agar Rperpres Stranas BHAM dapat segera ditandantangani Bapak Presiden.
“Kami sampaikan juga rencananya pada tanggal 7 September 2022 akan dilaksanakan High Level Meeting yang mengundang Eselon II dari Setneg. Diharapkan Stranas BHAM dapat dikoordinasikan pada pertemuan tersebut,” tutur Hajerati.
Kepala Biro Hukum Kemenko Maritim dan Investasi yang hadir dalam rapat kali ini menyatakan kesiapan pihaknya untuk membantu mengkomunikasikan Rperpres Stranas BHAM dengan Setneg.
Kendati demikian, para peserta sepakat bahwa selain meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Setneg, dipandang perlu untuk membuat skema alternatif untuk Stranas BHAM. “jika pada tahun ini memang belum bisa untuk disahkan, Direktorat Jenderal HAM akan berkoordinasi dengan BPHN dalam rangka Penyusunan Strategi Nasional Bisnis dan HAM melalui Prosun Tahun 2023,”jelas Hajerati.
Sebagai informasi, GTN BHAM yang terdiri dari sejumlah K/L dan Direktorat Jenderal HAM telah merampungkan draft Rperpres Stranas BHAM. Hingga kini, GTN BHAM masih menunggu arahan lebih lanjut dari Setneg terkait izin Prakarsa. Diharapkan, dalam waktu dekat ada kabar positif terkait dengan upaya percepatan pengesahan GTN BHAM. (Humas DJHAM)
