Panitia Nasional RANHAM Gelar Forum Koordinasi Akbar Sebagai Rangkaian High Level Meeting

Bekasi, ham.go.id – Untuk pertama kalinya setelah peluncuran Peraturan Presiden No. 53 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) generasi ke V genap satu tahun, kini sedang berlangsung secara hybrid forum koordinasi pelaksanaan RANHAM yang menghadirkan lebih dari 300 peserta yang terdiri dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan sejumlah organisasi masyarakat sipil.

Pertemuan yang dibuka MenkumHAM melalui video yang ditampilkan pada para peserta, MenkumHAM Yasonna H. Laoly, menyapa para peserta yang hadir baik daring maupun luring. Menurut Yasonna, pelaksanaan Perpres No. 53 Tahun 2021 berbeda dari pelaksanaan RANHAM sebelumnya. “Pada RANHAM Generasi V, kami mendorong agar pelaksanaan RANHAM tidak bersifat administratif saja tetapi juga kepada outcome sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,”kata Yasonna.

 

Yasonna memandang RANHAM sebagai program yang sangat strategis. Menurutnya RANHAM dapat menjadi acuan bagi semua pihak untuk mengejawantahkan nilai HAM pada level yang paling praktis. Karena itu, Ia berharap forum yang digelar selama dua hari ini dapat memberikan masukan maupun rekomendasi dalam membangun pelaksanaan RANHAM yang lebih baik ke depan.

“Harapan saya, forum ini dapat menghasilkan strategi-strategi visioner untuk lebih meningkatkan pelaksanaan RANHAM ke depannya sehingga RANHAM tidak menjadi kegiatan rutinitas namun menjadi Gerakan progresif yang dapat menampilkan wajah Indonesia yang ramah HAM,” tutur MenkumHAM.

Forum Koordinasi yang berlangsung tanggal 24-26 Agustus 2021 di Hotel Harris Bekasi. Para peserta selaku pemangku kebijakan akan mendiskusikan terkait dengan skema pemantauan dan evaluasi serta strategi pelaksanaan RANHAM di tataran nasional.

Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi, juga hadir memberikan pengarahan. Dalam pidatonya, Mualimin mengapresiasi peran pelbagai pihak dengan semakin meningkatnya capaian aksi HAM baik itu di kementerian, Lembaga, maupun pemerintah daerah. “Nilai capaian untuk Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mencapai 70.3%. Angka tersebut melampaui dari yang sempat kita targetkan yaitu 60%,” tutur Mualimin.

Kendati demikian, Ia mengakui masih terdapat sejumlah pemangku terkait yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Mengingat, hingga tenggat waktu yang diberikan terdapat sejumlah pemerintah daerah, kementerian, maupun lembaga masih ada yang belum menyampaikan laporan aksi HAM. “Kondisi tersebut membuat kami merasa perlu untuk mengoptimalkan koordinasi di internal masing-masing unit kerja baik pusat maupun daerah,” jelasnya.

Mualimin menilai pelaksanaan forum koordinasi pelaksanaan RANHAM ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan koordinasi antara Panitia Nasional RANHAM dengan para pemangku terkait baik di pusat maupun di daerah. “Forum ini adalah momen bagi kita bersama untuk mengingat Kembali dan menegaskan bahwa RANHAM adalah tanggung jawab Bersama pemerintah pusat hingga daerah sebagaimana amanat Bapak Presiden melalu Perpres No. 53 Tahun 2021,” katanya.

Selepas pengarahan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi panel yang dimoderatori oleh Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Bambang Iriana Djajaatmadja. Panitia juga telah menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kemendagri, Direktur HAM dan Kemanusiaan, dan Tenaga Ahli Utama KSP.

Sebagai informasi acara yang menghadirkan ratusan pemangku kebijakan terkait dalam pelaksanaan RANHAM ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham yang di ketuai oleh Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati Mas’ud dan didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice 2 atau AIPJ2. (Humas DJHAM)

Post Author: operator.info2