Perkuat Implementasi RANHAM Generasi V, Panitia Nasional RANHAM Gelar High Level Meeting

Bekasi, ham.go.id – Tepat setahun Kementerian Hukum dan HAM meluncurkan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) generasi V di awal bulan agustus 2021 lalu, kini Panitia Nasional RANHAM gelar high level meeting yang dirangkai dengan Forum Koordinasi. Pertemuan yang akan berlangsung mulai tanggal 24-26 agustus tersebut digelar di Hotel Harris Bekasi, Rabu (24/8).

Direktur Jenderal HAM, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos, Direktur HAM dan Kemanusiaan, Direktur Kerja Sama HAM, para pimti pratama dari Direktorat Jenderal HAM serta Tenaga Ahli Utama KSP hadir membahas seputar pelaksanaan RANHAM Generasi V yang telah berjalan sejak 2021.

Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, memberikan paparan awal dalam high level meeting. Menurutnya, secara umum pelaksanaan aksi HAM pada tahun 2021 di K/L maupun cukup baik. Meski pun masih didapati sejumlah K/L yang belum menyampaikan laporan tepat waktu.

Di tataran pemerintah daerah, partisipasi penyampaian aksi HAM senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. “Hal tersebut menunjukan adanya perhatian dan upaya yang sungguh-sungguh dari pimpinan dan segenap jajaran pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan hak dan kebutuhan dasar warga negara yang merupakan bagian dari pemenuhan HAM,” tutur Mualimin

Kendati demikian, diakui Direktur Jenderal HAM masih didapati pula sejumlah pemerintah daerah yang belum memiliki perhatian terkait pentingnya pelaporan aksi HAM.

Lebih lanjut, Ia berharap pertemuan terbatas ini dapat menemukan solusi untuk menangani kendala maupun tantangan yang dihadapi pemerintah daerah maupun K/L dalam menyampaikan laporan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Pepen Nazzarudin menilai tantangan pelaksanaan aksi HAM utamanya didominasi persoalan teknis.

Pada kesempatan ini, Ia mengulas mengenai masih belum optimalnya upaya pemerintah daerah dalam memberikan pemenuhan HAM bagi para penyandang disabilitas. “Sejauh ini, bantuan sosial bagi penyandang disabilitas, masih didominasi dari anggaran pusat,” ujar Pepen.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama KSP Rumadi Ahmad, memandang selain persoalan teknis, pelaksanaan RANHAM juga masih terhambat dengan belum adanya kesepahaman paradigma pemenuhan HAM.

Untuk itu, Rumadi memandang perlunya semacam asistensi khusus bagi pemerintah daerah yang belum memiliki perhatian baik terhadap penyampaian laporan aksi HAM.

Dalam rapat kali ini, Direktur Jenderal HAM bersama peserta rapat juga mendiskusikan mengenai wacana reward and punishment bagi K/L/D dalam pelaksanaan RANHAM. Hal ini dipandang dapat menggenjot lebih baik perhatian dari K/L/D terhadap HAM.

Selain itu, Forum rapat menilai agenda high level meeting merupakan agenda penting bagi Panitia Nasional RANHAM dalam melakukan evaluasi sekaligus sebagai bahan bagi road map pelaksanaan RANHAM ke depan.

Selepas High Level Meeting agenda dilanjutkan dengan forum koordinasi yang melibatkan pelbagai pemangku kebijakan terkait. (Humas DJHAM)

Post Author: operator.info2