Ditjen HAM Gelar Rapat Klarifikasi Pembahasan Rapermenkumham terkait Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Jakarta, ham.go.id – Gelar Rapat klarifikasi pembahasan Rapermenkumham terkait Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Direktur Instrumen HAM, Betny Purba tegaskan bahwa Ditjen Ham tidak “Redundant” terhadap instansi lainnya namun saling melengkapi melalui koordinasi dan komunikasi untuk menghasilkan rekomendasi, kamis (25/8).

Bersama dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Ditjen HAM bahas bersama dengan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia guna mendapatkan masukan terkait finalisasi Rapermenkumham Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM ini. Koordinator Perancang Ditjen PP yang memandu rapat pembahasan ini menyampaikan pentingnya masukan dari Sekretariat Kabinet mengingat pembahasan Rapermenkumham ini sudah melalui proses panjang dalam perumusannya serta pembahasan bersama kementerian/lembaga terkait. Hari ini pembahasan lebih kepada klarifikasi dari bunyi maksud beberapa pasal yang menjadi poin pembahasan kalarifikasi dengan Sekretariat Kabinet antara lain kewenangan penanganan dugaan pelanggaran HAM terkait tusi Ditjen HAM, Kantor Wilayah kemenkumham bahkan Komnas HAM, termasuk koordinasi atau komunikasi dengan pihak Kemlu atau KJRI dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM bagi WNI yang berada di luar negeri. Direktur Instrumen HAM dalam penjelasannya menyampaikan bahwa Ditjen HAM memiliki kewenangan yang tidak “redundant” dengan instansi pemerintah lainnya namun kami saling melengkapi melalui koordinasi untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam mengeluarkan rekomendasi atas hasil penanganan dugaan pelanggaran HAM, ujar Betny.

Senada yang diutarakan dengan koordinator wilayah I yankommas, Edwin Aldrin Purba bahwa Ditjen HAM lebih kepada komunikasi untuk menyatakan adanya dugaan pelanggaran HAM berdasarkan dari verifikasi data yang di terima dan kemudian diproses untuk di telaah dan dikoordinasikan atau dikomunikasikan dengan instansi terkait untuk kemudian keluar dalam bentuk rekomendasi.

Irawati mewakili Sekretariat Kabinet menyatakan masukannya mengingat Rapermenkumham ini memiliki keterkaitan dengan kementerian lembaga maka disarankan untuk diperlukannya ijin Presiden terkait pengesahannya.

Koordinator Instrumen HAM Hak Ekosob, Farida W Ghifari yang mengawal Rapermenkumham ini menyampaikan dalam forum untuk kiranya dapat segera menyampaikan proses perijinan dimaksud bersama Tim yang harapannya dapat selesai di pertengahan bulan September depan ini. (Humas DJHAM)

Post Author: operator.info2