Ditjen HAM Bahas Masukan untuk Raperda DKI Jakarta Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Jakarta, ham.go.id – Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal HAM, Kemenkumham, bersama dengan pemerintah daerah terus mengupayakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan prinsip dan nilai HAM sebagai wujud pelaksanaan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Dalam mengakselerasi upaya tersebut, Ditjen HAM menggelar rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tentang Pelaksanaan Penghormatan Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, pada Senin, (29/8).

Direktur Instrumen HAM, Betni Humiras Purba, hadir sebagai pimpinan rapat dan memberikan sambutan serta laporan singkat terkait partisipasi Pemerintah RI dalam pelaksanaan forum dialog Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang digelar di Jenewa, Swiss, pada 18 Agustus yang lalu. “Perubahan cara pandang dari charity based menjadi human rights based sudah mendasari perkembangan isu disabilitas, terutama dalam konteks HAM,” ucapnya. Menurut Betni, setelah disahkannya CRPD, penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai kelompok yang hanya patut dikasihani, tetapi harus dijamin dan dipenuhi hak-haknya sebagai seorang manusia,” jelasnya.

Pada kesempatan kali ini, pembahasan difokuskan kepada implementasi peraturan perundangan-undangan di daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, khususnya DKI Jakarta, untuk mengoptimalkan peran negara dalam melindungi dan memenuhi hak asasi manusia khususnya penyandang disabilitas. “Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas yang sudah tidak relevan, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas,” jelasnya.

“Dari segi substansi dan materinya, ada beberapa bagian dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, yang perlu ditambahkan dari aspek norma-norma hukum HAM internasional dan nasional, baik Hak Sipil dan Politik maupun Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta hak kelompok rentan,” ucap Betny Purba.

Yeni Rosdianti mewakili Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, menyambut baik masukan yang telah disusun Ditjen HAM serta memberikan analisis dan tanggapan dari perspektif Pemerintah Daerah. Turut hadir Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Bambang Iriana Djajaatmadja, Direktur Fasilitasi dan Informasi HAM, Dadi Mulyadi, serta Koordinator Hak kelompok Rentan Instrumen, Hidayat Yasin, bertindak sebagai moderator dalam rapat. (Humas DJHAM)

Post Author: operator.info2