Persiapkan Penilaian KKP HAM, Ditjen HAM Gelar FGD Bersama Tim Penilai

Jakarta, ham.go.id – Persiapkan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM), Ditjen HAM bekerja sama dengan Friedrich Naumann Foundation (FNF Indonesia) gelar FGD bagi Tim Penilai (Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM), di Hotel Four Season, Senin. (05/09)

Salah satu program Pemerintah yang menjadi sarana bagi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pemajuan HAM secara menyeluruh bagi warga negara Indonesia dan sekaligus pula sebagai mekanisme pemantauan bagi Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban.

HAM-nya adalah Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM). Hal ini sabagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM itu sendiri dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM). Sebagaimana Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM, tujuan penilaian KKP HAM adalah untuk memotivasi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan tanggung jawabmelaksanakan P5HAM, mengembangkan sinergitas organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal dan instansi terkait di daerah dalam rangka P5HAM serta memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan P5HAM.

Hal ini sejalan dengan sambutan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang dalam hal ini di bacakan oleh perwakilan dari Biro Hukerma pagi ini.

Dirjen HAM, Mualimin Abdi dalan arahannya menyampaikan bahwa sebagai penyempurnaan pelaksanaan Program KKP HAM, Permen Nomor 22 tahun 2021 memuat perubahan dengan pencantuman indikator Hak Sipil dan Politik serta partisipasi masyarakat Sipil dalam tim penilai KKP HAM. Program KKP HAM ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban pemerintah dalam pemenuhan HAM sekaligus penjabaran dari implementasi HAM dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara dan bidang lain. Program ini bukan merupakan kontestasi tetapi diharapkan dapat memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat serta menunjukkan dunia internasional terkait dengan komitmen Pemerintah dalam pemenuhan HAM sekaligus meningkatkan ‘prestise’ daerah bersangkutan. Ranham tahun 2021-2025 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2021 merupakan generasi V dimana ada empat fokus yang menjadi perhatian. Ditjen HAM selain sebagai anggota PanRANHAM Nasional dalam hal ini Sekretariat Bersama juga memiliki tusi program RANHAM yang kemudian dikongkritkan tataran evaluasi dan monitoringnya melalui penilaian KKP selain itu juga ada Pelayanan Publik berbasis HAM (P2HAM) dan Bisnis dan HAM yang melalui penilaian Prisma sebagai salah satu bentuk implementasi dari P5HAM. Mengingat Pelaksanaan Program KKP HAM ini adalah bentuk kewajiban hadirnya pemerintah dalam P5HAM maka Peran dukungan Pimpinan Daerah atau Kepala Daerah merupakan faktor yang sangat penting.

 

 

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati bahwa partisipasi dalam pelaksanaan program KKP HAM kali ini mengalami penurunan pada pertisipasinya dimana salah satu yang menjadi kendalanya adalah peran dukungan pimpinan daerah yang kemudian juga akan ada benang merahnya dengan prioritas penetapan dukungan anggaran yang digadang sebagai salah satu permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan.

FGD yang turut di hadiri oleh para Staf Khusus di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, juga menghadirkan akademisi, dan LSM yang concern terhadap RANHAM.(HumasDJHAM)

Post Author: operator.info2