Jakarta, ham.go.id – Dalam pengarusutamaan bisnis dan HAM di tanah air, Direktorat Jenderal HAM tidak hanya mengandalkan APBN. Sejumlah organisasi internasional atau pun mitra juga memberikan dukungan terhadap upaya Direktorat Jenderal HAM dalam memajukan bisnis dan HAM di Indonesia. Salah satu mitra asing yang telah menjalin kerja sama yang erat dengan Direktorat Jenderal HAM dalam mendorong pengarusutamaan bisnis dan HAM adalah United Nations Development Programme (UNDP).
Bertempat di ruang rapat Direktur Jenderal HAM Selasa (6/9), UNDP dan Direktorat Jenderal HAM mendiskusikan agenda ke depan terkait upaya-upaya pemajuan bisnis dan HAM di Indonesia. Direktur Jenderal HAM hadir didampingi Sekretaris Ditjen HAM, Bambang Iriana Djajaatmadja, Direktur Kerja sama HAM, Hajerati beserta jajaran Tim Kerja Sama Luar Negeri Direktorat Jenderal HAM dan Direktur Fasilitasi dan Informasi HAM. Ada pun dari UNDP yang hadir pada kesempatan ini di antaranya Head of Democratic Governance dan Business and Human Rights Specialists dari kantor regional asia pasifik.
Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, membuka sesi diskusi dengan memberikan paparan terkait sejumlah capaian yang telah dilakukan pemerintah RI dalam mendorong pengarusutamaan bisnis dan HAM di Indonesia. Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM), pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) di lebih dari 20 provinsi di tanah air, pengembangan aplikasi PRISMA, serta sejumlah FGD berkenaan bisnis dan HAM kepada para pelaku usaha termasuk BUMN dibahas oleh Direktur Jenderal HAM.
“Terkini, kami masih tengah menunggu ditandatanganinya draft Strategi Nasional Bisnis dan HAM oleh Bapak Presiden,” ujar Mualimin.
Direktur Jenderal HAM mengaku pihaknya terus menjalin koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pelbagai pihak terkait termasuk Sekretariat Negara agar Strategi Nasional Bisnis dan HAM dapat segera disahkan menjadi sebuah peraturan presiden.
Lebih lanjut, Mualimin turut mengapresiasi dukungan UNDP kepada KemenkumHAM dalam upaya pengarusutamaan bisnis dan HAM selama ini. Ia berharap kerja sama antara kedua belah pihak dapat terus berjalan ke depan agar implementasi bisnis dan HAM di Indonesia dapat terus membaik.
Sementara itu, Business and Human Rights Specialist UNDP dari kantor regional asia pasifik, Sean Christopher Lees, yang turut hadir menyatakan Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup pesat dalam mengembangkan bisnis dan HAM di level asia pasifik. Sejumlah negara di asia pasifik, kata Sean, menyatakan ketertarikan untuk membangun dialog konstruktif bersama pemerintah Indonesia dalam upaya pengarusutamaan bisnis dan HAM.
Pada kesempatan yang sama, head of democratic governance UNDP Asia Pasifik Siprianus Batesoro, menyatakan kesiapan pihaknya untuk terus mendukung pengarusutamaan bisnis dan HAM yang dilkukan KemenkumHAM. Bahkan, Ia berharap sejumlah agenda yang terdapat dalam draft Stranas BHAM dapat dikolaborasikan bersama UNDP pada tahun mendatang.
Sebagai informasi, esok hari, akan digelar pertemuan di Hotel Pullman Jakarta terkait Stranas BHAM. Kegiatan tersebut juga turut didukung oleh UNDP. Diharapkan pertemuan tersebut nantinya akan membantu mempercepat pengesahan Stranas BHAM yang telah dinanti-nantikan. (Humas DJHAM)
