Dorong Pengesahan Stranas Bisnis dan HAM, Ditjen HAM Bangun Kerja Sama dan Komunikasi dengan Kementerian Sekretariat Negara melalui High Level Meeting

Jakarta, ham.go.id – Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) masih tengah dinantikan kehadirannya sebagai instrumen penting pengarusutamaan bisnis dan HAM di tanah air. Hingga kini, Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM) terus membangun koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Sekretariat Negara agar Stranas BHAM dapat segera disahkan oleh Bapak Presiden RI.

Untuk membahas upaya percepatan dalam mendorong pengesahan Stranas BHAM, Direktorat Jenderal HAM menggelar high level meeting di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (7/9). Rapat yang didukung United Nations Development Programme (UNDP) tersebut melibatkan sejumlah K/L yang menjadi bagian GTN BHAM.

Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, hadir secara langsung memberikan pengarahan pada acara high level meeting kali ini. Ia menjelaskan mengenai sejumlah upaya pengarusutamaan bisnis dan HAM yang telah dikerjakan oleh KemenkumHAM sejak terpilih menjadi national focal point pada tahun 2020 silam. Salah satunya, adalah telah rampungnya penyusunan draft stranas bisnis dan HAM.

“Saat ini draft tersebut sudah pada tahap Izin Prakarsa di Sekretariat Negara. Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama draft tersebut dapat ditingkatkan menjadi peraturan perundang-undangan untuk diterapkan secara nasional,” ungkap Mualimin.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal HAM meyakini Stranas BHAM merupakan bagian yang sangat penting dalam pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia. Untuk itu, Ia berharap pertemuan yang menghadirkan perwakilan dari K/L anggota GTN BHAM ini dapat mempercepat proses pengesahan Stranas BHAM.

“Saya berharap high level meeting dapat menjadi jembatan komunikasi di antara para pimpinan terkait untuk dapat mendiskusikan lebih jauh terkait Stranas ini dan mencari jalan keluar bersama-sama sehingga dapat diselesaikan menjadi peraturan perundang-undangan seperti yang kita harapkan bersama-sama,”jelasnya.

Tidak lupa, Direktur Jenderal HAM mengapresiasi dukungan UNDP yang selama ini telah menyokong Direktorat Jenderal HAM melakukan pengarusutamaan bisnis dan HAM di tanah air. “Oleh karena itu, kami harap UNDP dapat terus senantiasa mendukung Pemerintah Indonesia khususnya Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM dalam menyebarluaskan prinsip-prinsip Bisnis dan HAM di Asia, khususnya di Indonesia,”pungkasnya.

Sementara itu, Asisten Perwakilan Residen UNDP Siprianus Bate Soro yang turut hadir dalam pertemuan kali ini juga turut mengapresiasi langkah-langkah yang telah dikerjakan oleh Direktorat Jenderal HAM dengan membangun mekanisme formal seperti dibentuknya GTN BHAM.

Selain itu, Ia berharap Stranas BHAM dapat segera disahkan menjadi sebuah peraturan berskala nasional sehingga komitmen pemerintah Indonesia semakin solid dalam pengarusutamaan bisnis dan HAM di Indonesia. “Jika dokumen ini (Stranas BHAM) dapat segera disahkan maka pemerintah Indonesia tidak hanya akan mendapat apresiasi dari Kawasan tetapi juga global,” terangnya.

Senada dengan apa yang diutarakan Siprianus, Business and Human Rights Specialist UNDP, Sean Christopher Lees, banyak negara memiliki ketertarikan terkait perkembangan bisnis dan HAM di Indonesia. Ia juga berharap agar Stranas BHAM dapat segera disetujui Presiden RI sehingga akan semakin menunjukan komitmen utuh pemerintah Indonesia.

Dalam pertemuan kali ini, panitia menghadirkan Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Bambang Iriana Djajaatmadja, selaku narasumber. Ia menjelaskan mengenai perkembangan terkini Stranas BHAM. Tidak hanya itu, Bambang juga turut memaparkan terkait perbandingan sejumlah negara dengan Indonesia dalam upaya pembentukan rencana aksi terkait bisnis dan HAM.

Pada acara yang digelar di Hotel Pullman ini juga hadir secara langsung di antaranya ; Kepala Biro Hukum Kemenko Marves, Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas, dan Asisten Deputi Pemajuan dan Perlindungan HAM Kemenkopolhukam. (Humas DJHAM)

Post Author: operator.info2