Medan, ham.go.id – Penyusunan Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia (IHAMI) terus berlanjut. Kini, tim penyusun sedang dalam proses menfinalisasikan metadata indikator IHAMI. Untuk mempercepat proses tersebut, Direktur Instrumen Betni Humiras Purba didampingi Koordinator Instrumen Hak Ekonomi Sosial Budaya bertolak ke Medan Sumatera Utara selama dua hari (8 – 9 September 2022).
Pembahasan terkait metadata IHAMI ini diselenggarakan di Aula Kanwil KemenkumHAM Sumatera Utara.
Dalam paparannya, Betny Purba, IHAMI diproyeksikan untuk menjadi instrumen pengukuran objektif terkait perkembangan P5HAM di tanah air. “Pada tahun ini, kami menargetkan metadata IHAMI dapat dirampungkan sehingga tahun berikutnya dapat diimplementasikan,” terang Betni.
Lebih lanjut, kata Betni, adanya IHAMI memiliki sejumlah manfaat mulai dari sebagai tolok ukur kinerja pemerintah dalam pelaksanaan HAM hingga sumber data untuk dijadikan bahan penyusunan kebijakan-kebijakan di Indonesia.
“Dalam IHAMI, akan ada sejumlah hak yang akan diukur. Hak-hak tersebut dapat kita masukan ke dalam tiga rumpun besar yaitu hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak kelompok rentan,” jelasnya.
Sementara itu, Kakanwil KemenkumHAM Sumatera Utara Imam Suyudi, mendorong pengidentifikasian indikator dapat dilakukan secara komprehensif dan visible. “Sehingga (IHAMI) dapat menjadi suatu alat ukur yang dapat menggambarkan kondisi perkembangan implementasi HAM di Indonesia dengan baik,”terang Suyudi.
Tidak hanya diikuti jajaran Kanwil KemenkumHAM Sumatera Utara, sejumlah akademisi dan perwakilan CSO turut menghadiri pembahasan IHAMI pada kesempatan ini. (Humas DJHAM)
