Banten, ham.go.id – Dalam pelaporan aksi HAM, Pemerintah Provinsi Banten dinilai memiliki semangat yang patut diapresiasi. Demikian disampaikan Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati pada acara rapat koordinasi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang digelar di Aula DPMPTSP Banten, Senin (12/9).
“Jangan sungkan untuk berkoordinasi dengan kanwil kumham banten dan Direktorat Jenderal HAM jika ada hal-hal yang kurang dipahami atau ada yang kiranya ingin ditanyakan terkait RANHAM,” jelas Hajerati.
Bukan tanpa alasan, pernyataan tersebut dilontarkan Direktur Kerja Sama HAM. Pasalnya, pelaksanaan RANHAM generasi V yang diatur di dalam Perpes No. 53 Tahun 2021 memang memiliki sejumlah perbedaan dengan RANHAM generasi sebelumnya. “RANHAM Generasi Ke-5 berfokus pada pencapaian hasil dan dampak, sehingga proses pemantauan dan evaluasi dilakukan secara Bertanggungjawab dan Akuntabel,” terang Hajerati.
Sebagai prioritas nasional, RANHAM digadang-gadang mampu untuk memberikan dampak yang harapannya dirasakan oleh masyarakat secara luas. “Semoga melalui sosialisasi ini dapat menambah pemahaman para pemangku kepentingan dan pelaksana aksi Aksi di provinsi Banten terkait RANHAM,” tutur Hajerati
Pada acara yang turut dihadiri sejumlah OPD di Provinsi Banten ini, KadivyankumHAM Banten, Andi Taletting Langi, memoderatori berjalannya diskusi. Tidak hanya itu, Sosok yang telah lama berkecimpung di Direktorat Jenderal HAM tersebut juga turut memberikan penjelasan singkat tentang proses pembentukan RANHAM generasi V.
“Proses penyusunan RANHAM Generasi Ke- V dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai para pemangku kepentingan tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat sipil dan akademisi,” ujar Andi Langi.
Sebagai informasi, acara kali ini dibuka oleh Kepala Biro Hukum Pemprov Banten, Hadi Prawoto. Ia berharap pertemuan ini dapat memberikan peningkatan pemahaman bagi jajaran di Banten untuk lebih memaknai pentingnya RANHAM. “Semoga Provinsi Banten dapat melaksanakan HAM dan khususnya Aksi HAM dengan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat,” kata Hadi. (Humas DJHAM)
