Jakarta, ham.go.id – Tidak hanya tengah mendorong pengesahan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM), Direktorat Jenderal HAM juga sudah memulai penyusunan juklak dan juknisnya. Dalam rangka mempersiapkan juklak dan juknis Stranas BHAM, Direktorat Jenderal HAM menggelar pertemuan di hotel Aloft Jakarta Pusat, Rabu (14/9).
Sambutan dari Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati, mengawali rapat persiapan yang dihadiri anggota Gugus Tugas Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (GTN BHAM) tersebut. Dalam sambutannya, Hajerati menjelaskan bahwa penyusunan juklak dan juknis dipandang penting guna membantu kerja-kerja GTN BHAM ke depan. Utamanya, sambung Hajerati, dalam menyusun job description bagi GTN BHAM.
Diyakini Hajerati, adanya juklak dan juknis Stranas BHAM juga mempermudah GTN BHAM untuk menerjemahkan tugas dari Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM).
“Karena itu, kami berinisiatif sembari menunggu pengesahan Stranas (BHAM) disahkan Bapak Presiden, juga mulai penyusunan juklak dan juknis (Stranas BHAM),” imbuh Hajerati.
Lebih lanjut, Hajerati menambahkan pertemuan ini diharapkan juga dapat menjadi wadah bagi anggota GTN BHAM untuk mendiskusikan langkah-langkah agar Stranas BHAM dapat segera disahkan. “Tentunya, rapat ini dapat kita juga jadikan forum untuk membahas upaya-upaya untuk mengesegerakan terwujudnya Stranas BHAM ke dalam Perpres,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Bapak Budi Purwanto yang hadir selaku narasumber menyatakan selaku anggota GTN BHAM pihaknya berkomitmen untuk terus mengarursutamaan bisnisdan HAM. Terkini, Kemenko Marves tengah mendorong K/L di bawah koordinasinya untuk menyusun strategi penanganan bisnis dan HAM.
“Kemenko Marves akan mekakukan inventarisasi kegiatan dari K/L dibawah koordinasi yang berfokus pada Bisnis dan HAM,” terang Budi.
Berkenaan dengan juklak dan juknis Stranas BHAM, Budi menyarankan agar hal tersebut mesti dapat menyasar hingga ke para pelaku usaha di daerah. Namun, sebagai catatan Ia menilai pentingnya GTN BHAM untuk tetap memperhatikan kearifan lokal di masing-masing daerah dalam penyusunan juklak maupun juknis.
Pada acara yang didukung oleh Freidrich Naumann Foundation (FNF) ini, panitia juga menghadirkan Direktur Eksekutif Djokosoetono Research Center, Ibu Patricia Rinwigati selaku narasumber. Selain itu, sejumlah pejabat eselon dua dari K/L yang tergabung di dalam GTN BHAM juga tampak menghadiri rapat di antaranya Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas, dan Asdep Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara Setkab. (Humas DJHAM)
