Kemenkumham Jawa Tengah Bersama Fakultas Hukum Unnes Semarang dan Bagian Hukum Kab/Kota Membahas Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Semarang, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada hari Rabu (14/09) menyelenggarakan Focus Group Disscusion (FGD) presentasi laporan analisis kebijakan dengan pemanfaatan (SIPKUMHAM) yang mendukung pembuatan kebijakan di wilayah Triwulan III Tahun 2022 dengan tema “Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” secara virtual.

Kegiatan FGD ini diikuti oleh Kepala Sub Bidang Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Andhy Kusriyanto, Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Moh Hawary Dahlan, Kepala Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Ahmad Shohib Zaeni, Bagian Hukum Kab/Kota yang mengikuti secara virtual diantaranya Kab. Blora, Kab. Grobogan, Kab. Karanganyar, Kota Magelang, Kab.Magelang, Kab. Sukoharjo dan Kab.Kendal dan narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Diandra Preludio Ramada.

Materi yang disampaikan oleh Diandra Preludio Ramada FH Unnes Semarang menyampaikan mengenai muatan Perda tentang Bantuan Hukum diantaranya Perda mengatur secara detail dan fokus pada mekanisme penyenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang.

Persebaran Perda Bantuan Hukum di Pemda wilayah Jawa Tengah di 35 Kab/Kota dan 1 Provinsi Jawa Tengah terdiri 28 Pemerintah daerah memiliki Perda Bantuan Hukum dan 8 Pemerintah daerah belum memiliki Perda Bantuan Hukum, ungkapnya. Dalam kesempatan ini, Diandara juga menyampaikan untuk persebaran Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi di Jawa Tengah 35 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah, ada 12 Kabupaten/Kota yang belum memiliki Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi.

Ahmad shohib Kasubid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah menyampaikan saran pada FGD ini adalah kelompok rentan dalam peraturan perundang undang juga haru melihat asas keadilan. Data orang miskin yang berhadapan di depan hukum harus lebih konversif, biaya jasa profesi perkara itu masuk ke perdata, perkara itu ada namanya biaya perkara yang dibayar penggugat contoh kasus perceraian. Jika dipahami sebagai jasa hukum yang diberikan mereka tetap meminta biaya perkara yang telah diberikan, dan Harusnya Undang-Undang Bantuan Hukum harus disesuaikan.


Didalam penyusunan naskah akademik pada prakteknya yang memberikan bantuan hukum, yang dimaksud di dalam perda ini untuk diberikannya prioritas dalam kelompok rentan tersebut. Disini mengapa ingin memajukan HAM yang masuk dalam muatan khusus di perda bankum karena secara khusus juga disebutkan dalam undang-undang perlindungan anak dan undang-undang penyandang disabilitas (di prioritaskan) dan perlu ditambahkan kelompok rentan ini masuk ke kelompok miskin agar pemberi bantuan hukum dapat memetakan. Data yang masuk ke bagian hukum lebih memajukan HAM lagi karena ada data dari kelompok rentan, artinya pemerintah daerah berpartisipasi dalam memajukan HAM, Tutur Moh Hawary Dahlan.

Diakhir diskusi FGD ini, Diandra Preludio Ramada FH Unnes menyampaikan bahwa untuk penerima bantuan hukum yang tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yang dtambahkan oleh Moh Hawary Dahlan Kasubid Pemajuan HAM untuk unsur HAM bahwa kelompok miskin dan kelompok rentan. (Humas Kanwil Kemenkumham Jateng)

Post Author: Operator Info 3