Surabaya, ham.go.id – Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati menjadi narasumber pada talkshow bertajuk Japan Supply Chains Resilience in Indonesia: Business & Human Rights yang digelar di Hotel Majapahit, Surabaya Jumat (16/9). Pada acara yang diikuti oleh para pelaku usaha tersebut, Hajerati menjelaskan segenap upaya yang telah dan tengah dikerjakan pemerintah dalam rangka pengarusutamaan bisnis dan HAM di tanah air.
“Sejak ditunjuk selaku NFP pada tahun 2022, KemenkumHAM langsung tancap gas dalam pengarusutamaan bisnis dan HAM dengan membentuk Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM yang terdiri dari kementerian dan Lembaga serta melibatkan para pelaku usaha, masyarakat sipil, dan akademisi,”kata Hajerati.
Menurut Hajerati Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM) berperan selaku lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pengarusutamaan bisnis dan HAM di tingkat nasional. “GTN BHAM telah merampungkan draft Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Mudah-mudahan draft tersebut dapat segera ditandatangani Bapak Presiden,” tutur Hajerati.
Selain itu, ujar Direktur Jenderal HAM, bersamaan dengan terbentuknya GTN BHAM, pihaknya juga telah memperkenalkan aplikasi Penilaian Resiko Hak Asasi Manusia (PRISMA). Aplikasi berbasis website tersebut diciptakan untuk lebih mendekatkan konsep bisnis dan HAM utamanya bagi para pelaku usaha.
“Aplikasi PRISMA ini merupakan sebuah alat untuk melakukan self assessment bagi para pelaku usaha. Harapannya, meski ini dilakukan secara voluntary namun dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai HAM dalam aktivitas bisnis,” ujar Hajerati.
Pada talkshow yang dibawakan oleh program officer dari UNDP ini menghadirkan sejumlah narasumber lainnya yaitu ; Vice President Director of JETRO Jakarta dan HRM Senior Manager, PT Pan Brothers TBK.
Sebagai informasi, talkshow ini merupakan salah satu bagian side event acara B20 yang bertema “Global Value Chain and Sustainable Supply Chains: CAPACITY AND CONNECTIVITY”. Acara tersebut diselenggarakan oleh KADIN dan Apindo serta didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (Humas DJHAM)
