Jakarta, ham.go.id – Hadir secara daring, Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi menyaksikan pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) yang digelar Kanwil KemenkumHAM Bali, Selasa (20/9).
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal HAM mengingatkan kembali pentingnya ASN untuk menerapkan nilai-nilai HAM manakala menjalankan tugas sehari-hari. Pasalnya, HAM merupakan tanggung jawab negara khususnya pemerintah sebagaimana diamanatkan konstitusi.
“Nah P2HAM ini, merupakan terobosan Direktorat Jenderal HAM untuk mengimplementasikan nilai-nilai HAM di sektor layanan publik,” ungkap Mualimin.
Direktur Jenderal HAM yang hadir dari ruang rapatnya bersama Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM berharap seluruh jajaran di Kanwil KemenkumHAM Bali dapat benar-benar menjalankan P2HAM.
“Jika kita sudah mantap dalam pelaksanaan P2HAM, kami memproyeksikan agar program ini dapat turut dilaksanakan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Sehingga masyarakat semakin merasakan manfaat dari pelayanan publik yang dilakukan pemerintah,” kata Mualimin.
Sebagaimana diketahui, Direktorat Jenderal HAM juga tengah menginisiasi sejumlah kerja sama dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan P2HAM.
“Tidak lupa, Saya sampaikan apresiasi untuk Pak Kakanwil yang telah melaksanakan pencanangan P2HAM hari ini. Pencanangan merupakan tahapan penting sebagai bukti komitmen kita dalam menjalankan program ini,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama Kakanwil KemenkumHAM Bali menyatakan kesiapan jajarannya untuk melaksanakan P2HAM sebagaimana arahan Direktur Jenderal HAM. Menurutnya, P2HAM merupakan pekerjaan yang penting dalam memberikan layanan kepada publik.
Selain pencanangan P2HAM, kali ini Kanwil KemenkumHAM Bali juga menggelar pemberian piagam penghargaan PRISMA kepada dua perusahaan di Bali yaitu PT. Pegadaian dam PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero). Kedua perusahaan tersebut diganjar penghargaan setelah mendapat status hijau dari proses self assesment yang dilakukan melalui aplikasi PRISMA. (Humas DJHAM)
