Bersama Tim Pokja P5HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental, Ditjen HAM Kunjungi Panti Sosial di Banten

Banten, ham.go.id – Bersama anggota Pokja P5HAM bagi Penyandang Disabilitas Mental (PDM), Direktorat Jenderal HAM melakukan kunjungan ke Panti Sosial di Provinsi Banten. Kedua panti yang dikunjungi tersebut di antaranya Disabilitas Psikososial Bani Syfah dan Panti Sosial Yayasan Nururrohman.

Selain Direktur Instrumen HAM, Betny Purba yang didampingi koordinator instrumen hak ekonomi sosial dan budaya, Plh. Direktur Yankommas, juga didampingi oleh koordinator Wilayah 1 Yankommas turut mengikuti kunjungan lapangan guna meninjau kondisi para PDM di kedua panti. Dalam kunjungan lapangan, Direktur Instrumen HAM beserta jajaran berkesempatan menyapa dan berdialog dengan para pengurus dan penghuni panti.

Kala berdialog dengan para pengurus dan penghuni, Betni menyayangkan masih adanya stigma negatif yang dialami PDM. Padahal, kata dia, PDM merupakan salah satu bagian dari kelompok rentan. “Kelompok rentan sebagaimana warga negara lainnya maka berhak mendapatkan perlindungan,”kata Betni.

Sejatinya, menurut Betni, pemerintah telah memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan HAM bagi para penyandang disabilitas melalui sejumlah instrumen hukum. “Salah satu wujud komitmen itu yaitu, kita telah meratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas pada tahun 2011,” katanya.

Setelah ratifikasi konvensi tersebut, pemerintah semakin meningkatkan penguatan dari aspek regulasi guna meningkatkan perlindungan HAM bagi para penyandang disabilitas termasuk PDM misalnya melalui UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Saat ini pemerintah telah mulai melakukan upaya nyata dalam terhadap panti-panti yang menampung PDM serta terkait pemasungan di masyarakat,” ungkapnya.

Masih dalam upaya peningkatan dan perlindungan terhadap PDM, Pokja juga melakukan kunjungan ke sejumlah panti-panti di social di sejumlah provinsi. “Sudah semestinya pemerintah dan kita semua melakukan upaya tegas untuk melindungi PDM dari tindak kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi di panti,” tegasnya.

Sebagai informasi, Pokja P5HAM bagi PDM dibentuk melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.HA.04.02 Tahun 2021. Diharapkan Pokja dapat menjadi melakukan upaya bersifat multisectoral, baik dari Kementerian/ Lembaga begitu juga pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan, evaluasi dan monitoring terhadap keberadaan PDM di panti-panti. (Humas DJHAM)

Post Author: operator.info2