Jakarta, ham.go.id – Bersama Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM), Direktorat Jenderal HAM terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam upaya mempercepat pengesahan Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Didukung Friedrich Naumann Foundation (FNF), GTN BHAM menggelar pertemuan guna mempercepat proses pengesahan Stranas BHAM di Hotel Ayana Midplaza Jakarta Pusat, Rabu (21/2).
Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan rapat koordinasi pembahasan Stranas BHAM. Dalam sambutannya, Mualimin menekankan pentingnya Stranas BHAM untuk segera disahkan. “Untuk menguatkan implementasi Bisnis dan HAM di Indonesia tentunya diperlukan Stranas BHAM sebagai kerangka regulasi,” jelas Mualimin.
Diproyeksikan Stranas BHAM dapat menjadi panduan-panduan yang rill dan lebih jelas terhadap apa yang harus dilakukan pemerintah dalam mengarusutamakan Bisnis dan HAM.
Terkini, posisi Stranas BHAM ada di Sekretariat Negara untuk menunggu pengesahan Bapak Presiden RI. Ia mengaku pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Sekretariat Negara agar Stranas BHAM dapat segera disahkan sebagai peraturan presiden.
“Jika telah disahkan, maka Stranas BHAM ini akan berfokus kepada tiga hal yaitu, peningkatan kapasitas mengenai bisnis dan HAM bagi setiap pemangku kepentingan, penyelarasan kerangka regulasi dan harmonisasi peraturan terkait bisnis dan HAM, serta penguatan akses pemulihan bagi korban dugaan pelanggaran HAM pada sektor bisnis,” ungkapnya.
Pada kesempatan ini, Deputi V KSP Jaleswari Pramowardhani turut hadir mengikuti jalannya rapat. Sejalan dengan Direktur Jenderal HAM, Jaleswari menuturkan Presiden RI telah memandang penting penerapan HAM di sektor ekonomi. Untuk itu, Jaleswari menilai Stranas BHAM sepatutnya dapat segera disahkan.
“Arahan Presiden pada Peringatan Hari HAM Sedunia pada tanggal 10 Desember 2021 mengarahkan pemenuhan HAM juga harus merambah ke dunia ekonomi,”jelas Jaleswari.
Selepas sambutan dari Direktur Jenderal HAM dan Deputi V KSP, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi yang dimoderatori Koordinator Kerja Sama Luar Negeri. Direktur Kerja Sama HAM bersama dengan Kepala Biro Hukum Kemenko Marves menjadi narasumber pada acara rapat koordinasi kali ini. (Humas DJHAM)
