Dirjen HAM Hadir Secara Daring dalam Pencanangan P2HAM dan Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Kanwil Kemenkumham Riau

Jakarta, ham.go.id – Kanwil KemenkumHAM Riau menggelar pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) sekaligus pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM), Kamis (22/9). Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, hadir secara daring menyaksikan kedua agenda yang digelar bersamaan tersebut.

Dalam pengarahannya, Mualimin kembali mengajak seluruh jajaran Kanwil KemenkumHAM Riau untuk senantiasa menerapkan nilai-nilai HAM manakala menjalankan tugas sehari-hari selaku ASN. “Yang harus diingat bersama adalah bahwa HAM merupakan amanat yang diberikan konstitusi kepada kita selaku bagian dari pemerintah,” terang Mualimin yang hadir dari ruang rapatnya.

Dalam rangka mengimplementasikan amanat konstitusi tersebut, Direktorat Jenderal HAM kemudian menyusun sejumlah program yang salah satunya menyasar layanan publik yaitu P2HAM. “Atas dasar semangat memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, berkualitas, non-diskriminasi, bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, Kementerian Hukum dan HAM sejak 2018 telah memulai mengimplementasikan Pelayanan Publik Berbasis HAM,” kata Mualimin.

Setelah berjalan lima tahun, kini P2HAM telah diatur di dalam PermenkumHAM Nomor 2 Tahun 2022. Mengingat adanya sejumlah perubahan dalam PermenkumHAM Nomor 2 Tahun 2022, maka Direktorat Jenderal HAM memutuskan bahwa pada tahun ini hanya dilaksanakan dua tahapan yaitu pencanangan dan pembangunan.

Sementara itu, berkenaan dengan bisnis dan HAM, Mualimin berharap jajaran di Kanwil KemenkumHAM Riau dapat turut aktif dalam melakukan pengarusutamaan bisnis dan HAM di Riau. “Saya berharap Pak kakanwil beserta jajaran dan anggota GTD BHAM dapat mendorong para pelaku usaha untuk melakukan uji tuntas bisnis dan HAM melalui aplikasi PRISMA yang telah kita kembangkan,” ujar Mualimin.

Lebih lanjut Direktur Jenderal HAM juga menuturkan perkembangan terkait pengesahan Strategi Nasional Bisnis dan HAM. “Kami di Direktorat Jenderal HAM juga terus menguatkan koordinasi dengan Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM agar Strategi Nasional Bisnis dan HAM ini dapat segera ditandatangani Bapak Presiden,”jelasnya.

Kendati menyasar objek yang berbeda, namun Direktur Jenderal HAM mengungkapkan bisnis dan HAM maupun P2HAM pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan kepastian dan kepuasan penerima layanan serta penguatan akuntabilitas kinerja atas layanan yang diberikan.

Tidak lupa, Direktur Jenderal HAM juga menyampaikan apresiasi atas kerja-kerja yang dilakukan Kakawil KemenkumHAM Riau beserta jajaran dalam pemajuan HAM di Riau. “Semoga bentuk komitmen terhadap pengimplementasian nilai-nilai HAM ini dapat menjadi contoh dan semangat untuk seluruh Kantor Wilayah dan UPT lainnya,”

Sebagai informasi, acara yang digelar di Hotel Grand Jatra Pekanbaru ini terselenggara atas kerja sama antara Direktorat Jenderal HAM dan Friedrich Naumann Foundation (FNF). Direktur Kerja Sama HAM, Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM beserta jajarannya , Kakanwil KemenkumHAM Riau, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Riau, serta Kepala Ombuddsman Perwakilan Riau juga tampak hadir dalam pertemuan ini. (Humas DJHAM)

Post Author: operator.info2