Bogor, ham.go.id – Sejak diluncurkan pada 2021 silam, aplikasi Penilaian Resiko Hak Asasi Manusia (PRISMA) telah mendapat respon positif di kalangan para pelaku usaha. Hingga kini, Direktorat Jenderal HAM terus melakukan pembenahan dan pengembangan terhadap aplikasi berbasis website tersebut. Ke depan, Direktorat Jenderal HAM berencana untuk menyempurnakan aplikasi PRISMA agar dapat menjaring lebih banyak pihak pelaku usaha.
Dalam rangka itu, Direktorat Jenderal HAM menggelar rapat konsinyering pengembangan aplikasi PRISMA selama tiga hari (28 – 30 Oktober 2022). Acara yang digelar di Hotel Swiss Berlin, Bogor tersebut terselenggara atas kerja sama antara Direktorat Jenderal HAM dan Raoul Wallenberg Institute (RWI).
Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati, hadir secara langsung menyampaikan pengarahan sekaligus membuka jalannya kegiatan. Dalam pengarahannya, Ia menyatakan PRISMA merupakan program aplikasi mandiri untuk membantu pelaku usaha dalam menganalisis risiko pelanggaran HAM yang disebabkan oleh kegiatan bisnis.
“PRISMA di prakarsai, di rancang, dan didirikan oleh DJHAM bekerja sama dengan masyarakat sipil, dan akademisi, serta sudah melalui konsultasi publik khususnya dengan pelaku usaha,”kata Hajerati Mas’ud.
Untuk menjaring masukan terhadap pengembangan PRISMA, Hajerati mengungkapkan pihaknya telah menggelar sosialiasi maupun bimbingan teknis dengan melibatkan para pelaku usaha. “Upaya ini dilakukan agar PRISMA lebih user friendly sehingga dapat meningkatkan partisipasi pelaku usaha untuk menggunakan PRISMA,” terangnya
Rapat yang digelar di Bogor selama tiga hari ini dipandang penting dalam pengembangan PRISMA. “Sekali lagi saya tekankan, melalui rapat ini kita dapat mengembangkan lebih lanjut PRISMA sehingga lebih efektif dan user friendly seperti yang diharapkan pelaku usaha,”pungkas Hajerati.
Selain mengembangkan dari aspek user interface, konsinyering kali ini juga turut membahas mengenai pendalaman dan pengembangan terkait 13 indikator yang ada di dalam PRISMA.
Perlu diketahui PRISMA merupakan aplikasi berbasis website yang dikembangkan Direktorat Jenderal HAM sejak Maret 2021 silam. Aplikasi ini disusun Direktorat Jenderal HAM untuk lebih menggalakan pengarusutamaan bisnis dan HAM kepada para pelaku usaha di tanah air. (Humas DJHAM)
