Mataram, ham.go.id – Hadir secara langsung di Mataram, Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi, menyaksikan pengukuhan Gugus Tugas Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (GTN BHAM) sekaligus pencanangan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM), Kamis (6/10).
Dalam pengarahannya, Direktur Jenderal HAM menyatakan KemenkumHAM selaku National Focal Point (NFP) bisnis dan HAM telah melakukan sejumlah langkah dalam pengarusutamaan bisnis dan HAM di tanah air. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah melalui pembentukan Gugus Tugas Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (GTN BHAM).
“GTN BHAM ini bertujuan untuk menguatakan sinergi dan koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam pemajuan bisnis dan HAM di tataran nasional,” kata Mualimin.
Sejalan dengan itu, Ia melihat bahwa Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia (GTD BHAM) memiliki peran yang tidak kalah krusial yaitu sebagai kepanjangan tangan GTN BHAM di daerah.
“Diharapkan melalui GTD BHAM ini maka dapat meningkatkan koordinasi antar OPD dan perusahaan di daerah guna memantapkan pengarusutamaan bisnis dan HAM di daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mualimin mengungkapkan GTN BHAM kini tengah mendorong pengesahan strategi nasional bisnis dan hak asasi manusia (Stranas BHAM). “Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi, Stranas Bisnis dan HAM dapat segera disahkan Bapak Presiden,” kata Mualimin.
Terkait pelayanan publik berbasis hak asasi manusia (P2HAM), Direktur Jenderal HAM mengajak seluruh jajaran Kanwil KemenkumHAM untuk tidak melihatnya sebagai beban. “Yang harus kita ingat bahwa P2HAM ini merupakan inisiatif kita untuk mendorong pelayanan publik agar semakin meningkat dari segi kualitas utamanya melalui penerapan nilai maupun prinsip HAM,” terangnya.
Mualimin menjelaskan bahwa pihaknya kini juga tengah menjalin kerja sama dengan sejumlah pemerintah daerah untuk mengembangkan P2HAM. “Jika penerapan P2HAM di internal KemenkumHAM telah sangat baik, maka ke depan kami berencana untuk mendorong penerapan P2HAM di kementerian lembaga dan pemerintah daerah,” kata Mualimin.
Selepas pencanangan P2HAM usai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi panel yang menghadirkan Direktur Kerja Sama HAM dan Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM selaku narasumber.
Acara yang digelar di Aula Kanwil KemenkumHAM Nusa Tenggara Barat (NTB) ini terselenggara atas dukungan Friedrich Naumann Foundation (FNF). Kakanwil KemenkumHAM NTB beserta jajaran turut menghadiri kegiatan. (Humas DJHAM)
