Jakarta Selatan, ham.go.id – Bertempat di Hotel Gran Melia Jakarta Selatan, Direktorat Jenderal HAM menggelar agenda penguatan reformasi birokrasi bertajuk “Sosialisasi dan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima dan Budaya Anti Korupsi,” Senin (17/10). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal HAM dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, membuka berjalannya acara yang diikuti oleh Tunas Integritas yang terdiri dari sejumlah pegawai Direktorat Jenderal HAM. Sekretaris Direktorat Jenderal HAM beserta para pimti pratama Direktorat Jenderal HAM juga hadir pada acara ini.
Dalam sambutannya, Mualimin mengungkapkan kehadiran para tunas integritas ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan supervisi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. “Agar Bapak Ibu (Tunas Integriats) dapat menjadi pelopor dan menjadi subjek yang berkompeten, maka kami memandang perlu adanya pelatihan yang digelar secara intensif dan berkesinambungan,”kata Mualimin.
Selain membahas mengenai pembangunan budaya pelayanan prima, para peserta yang hadir juga dibekali materi terkait dengan anti korupsi.
Direktur Jenderal HAM juga turut mengapresiasi kehadiran para narasumber yang telah bersedia berbagi pengetahuan kepada para tunas integritas Direktorat Jenderal HAM pada sosialisasi kali ini. “Mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat, dan dapat kita optimalkan untuk memberikan perbaikan ataupun penyempurnaan yang lebih lagi bagi organisasi kita,”pungkasnya.
Pada kesempatan kali ini, Direktorat Jenderal HAM menghadirkan Direktur Kerja Sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Analis Kebijakan Madya dari KemenPANRB selaku narasumber. (Humas DJHAM)
