Jakarta, ham.go.id – Berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia tengah menyusun strategi nasional bisnis dan HAM (Stranas BHAM) yang dibutuhkan pemerintah sebagai roadmap pengatur tanggung jawab pemerintah dalam melindungi HAM di dunia usaha. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, dalam rapat koordinasi Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM pada Kamis, (20/10).
“Seperti diketahui penyusunan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) telah melalui berbagai rangkaian konsultasi publik sebagai upaya menampung aspirasi mitra non pemerintah dalam rangka penyempurnaan Stranas Bisnis dan HAM di Indonesia,” ujar Mualimin.
Menurut Mualimin, ada 4 tujuan penyusunan Stranas BHAM. “Yang pertama adalah memberikan arahan tentang upaya-upaya strategi dan prioritas yang perlu dilakukan oleh negara serta pelaku usaha,” ucapnya. “Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman kementerian/lembaga, pelaku usaha, serta masyarakat. Kemudian berkontribusi dalam mendorong pencegahan, mitigasi, dan pemulihan dampak negatif kegiatan bisnis,” tuturnya. Dan yang terakhir adalah berkontribusi dalam mendorong pencegahan, mitigasi, dan pemulihan dampak negatif kegiatan bisnis.
Selain itu, Stranas BHAM juga memiliki 3 strategi yang diadopsi dari 3 pilar UNGP Business and Human Rights. “Sebagai upaya pengarusutamaan Bisnis dan HAM di daerah, maka dianggap perlu membentuk Gugus Tugas Bisnis dan HAM di daerah yang dikawal oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Mualimin. Sampai saat ini Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM yang sudah terbentuk mencapai 18 dari 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
“Dengan adanya dukungan mitra non pemerintah, diharapkan RPerpres Stranas BHAM dapat ditandatangani oleh Presiden tahun 2023,” pungkas Mualimin. Ditjen HAM bekerja sama dengan Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) dalam mengadakan rapat pembahasan dengan melibatkan mitra pemerintah dan non pemerintah. Acara turut dihadiri oleh Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati, perwakilan Kemenko Maritim dan Investasi, KSP, serta Anggota Gugus Tugas Nasional. (Humas Ditjen HAM)
