Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia bersama dengan pihak terkait tengah menyusun Indeks HAM Indonesia (IHAMI) yang kelak diharapkan menjadi legacy serta tolak ukur untuk pemberian rekomendasi terhadap isu-isu HAM yang perlu diprioritaskan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, dalam Konsinyering Pembahasan Indikator Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Senin (24/10/2022).
“Penyusunan Indeks HAM Indonesia menjadi prioritas pembangunan HAM di Indonesia, dan kita perlu melihat isu-isu yang berkembang di masyarakat, agar menjadi pertimbangan kita untuk membangun indeks tersebut,” tutur Mualimin.
Direktorat Jenderal HAM pada Tahun 2022 ini telah memulai rangkaian kegiatan pembangunan Indeks HAM Indonesia yang mengacu pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.HA.04.02 Tahun 2021 tentang Peta Jalan Pembangunan Indeks HAM Indonesia.
Secara garis besar, dengan tersedianya Indeks HAM Indonesia, diharapkan dapat bermanfaat untuk melakukan pemetaan dan pengukuran kinerja pemerintah, serta kualitas dan kuantitas arah pemajuan dan pembangunan HAM, sehingga dapat menjadi tolak ukur untuk pemberian rekomendasi terhadap isu-isu yang perlu diprioritaskan dalam menjamin Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM di Indonesia.
“IHAMI mudah-mudahan menjadi jadi legacy bersama, terutama dengan melibatkan para stakeholders maka harapannya tidak akan ada lagi hak-hak yang tertinggal. Karena HAM adalah milik kita bersama dan untuk kita bersama,” jelas Mualimin.
Konsinyering kali ini turut menghadirkan Haris Azhar dan Atnike Nova Sigiro dari Lokataru Foundation, selaku Tim Pakar dan Narasumber, juga Kementerian dan Lembaga yang terkait. “Kedepannya, diharapkan ada kolaborasi yang baik dari pemerintah, Kementerian/Lembaga, Komnas HAM, maupun masyarakat sipil untuk beradaptasi jika ada perubahan dalam peraturan perundangan-undangan,” ucap Mualimin.
Rapat dilanjutkan dengan paparan dari Direktur Instrumen HAM tentang perkembangan penyusunan IHAMI, kemudian paparan dari tim pakar dan para narasumber. (Humas DJHAM)
