Jakarta, ham.go.id – Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy Hiariej, Stafsus MenkumHAM bidang Hubungan Luar Negeri beserta Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Bambang Iriana Djajaatmadja dan Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati Mas’ud beserta jajaran mengikuti dialog HAM bersama dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Selasa (25/10).
Dalam pertemuan yang digelar di ruang kerja WamenkumHAM tersebut, kedua belah pihak membahas isu-isu aktual HAM di tanah air. Beberapa yang diangkat dalam dialog ini di antaranya mengenai RUU KUHP, isu toleransi antar umat beragama, dan perkembangan terkini seputar hak-hak perempuan. Eddy menyebutkan program seperti RANHAM dan KKPHAM menjadi langkah konkret yang diambil pemerintah Indonesia untuk mewujudkan amanat konstitusi terkait urusan HAM.
Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa Vincent Piket menilai implementasi HAM bukan pekerjaan yang sederhana. Diakuinya, tidak hanya pemerintah Indonesia, pihaknya pun memiliki sejumlah tantangan dalam mengimplementasikan HAM. Kendati demikian, Piket menyatakan komitmen UE untuk terus membangun dialog berkenaan HAM dengan Indonesia.
Lebih lanjut, Piket mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang telah mengesahkan UU TPKS. Menurutnya hal tersebut merupakan langkah penting dalam pemajuan HAM di Indonesia.
Kedua belah pihak dalam pertemuan ini juga membahas mengenai agenda dialog Indonesia dan UE yang akan digelar pada awal tahun 2023 mendatang. (Humas DJHAM)
