Semarang, ham.go.id – Pembahasan terkait penyusunan Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia (IHAMI) kembali berlanjut. Kali ini, berkolaborasi dengan Kanwil KemenkumHAM Jateng, Direktorat Jenderal HAM menggelar rapat penyusunan IHAMI, Selasa (8/11).
Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, hadir secara langsung membuka berlangsungnya acara yang digelar di Aula Kanwil KemenkumHAM Jateng pagi ini. Dalam sambutannya, Mualimin menekankan pentingnya IHAMI agar dapat segera tersusun.
“Adanya Indeks HAM Indonesia, diharapkan dapat bermanfaat untuk melakukan pemetaan dan pengukuran kinerja pemerintah, serta kualitas dan kuantitas arah pemajuan dan pembangunan HAM,” tutur Mualimin.
Pada kesempatan ini, Ia mengungkapkan apa saja yang menjadi sumber referensi IHAMI. Selain konstitusi, UU HAM, kovenan hak ekonomi sosial dan budaya, serta kovenan hak sipil dan politik menjadi acuan dalam penyusunan IHAMI.
“Kami dari tim penyusun dari Direktorat Jenderal HAM bersama dengan konsultan, akan menyampaikan rancangan Indeks HAM Indonesia yang telah disusun, yaitu terkait kerangka konseptual dan rancangan indikator yang telah dibahas secara intensif dalam serangkaian rapat beberapa waktu lalu,” ujar Mualimin.
Ia berharap dalam pertemuan yang diikuti sejumlah OPD ini juga dapat menjaring masukan dan rekomendasi terkait draft yang telah disusun. “Kami membuka ruang yang seluas-luasnya bagi Bapak dan Ibu Organisasi Perangkat Daerah untuk dapat memberikan tanggapan, masukan, saran maupun informasi atas rancangan Indeks HAM Indonesia yang telah disusun,” pungkasnya.
Selepas sambutan Direktur Jenderal HAM, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang menghadirkan Direktur Instrumen HAM selaku narasumber dan konsultan penyusun IHAMI. Koordinator Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Farida W Ghifari menjadi moderator selama berlangsungnya kegiatan diskusi. (Humas DJHAM)
