Jenewa, ham.go.id – Masih dalam rangkaian lawatan ke Jenewa, MenkumHAM, Yasonna H. Laoly, melakukan pertemuan dengan komisioner tinggi (KT) HAM PBB, Volker Turk, Rabu (10/11) waktu setempat.
Dalam pertemuan di kantor KTHAM PBB, kedua belah pihak membahas sejumlah topik di antaranya bisnis dan HAM, anti penyiksaan, demokrasi, penegakan hukum, hingga tindaklanjut dari rekomendasi UPR.
“Pemerintah Indonesia akan sepenuhnya berkonsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait rekomendasi yang diperoleh pada UPR untuk memastikan proses UPR dapat terus berlangsung inklusif,” kata Yasonna di hadapan Volker.
Sejalan dengan apa yang disampaikan MenkumHAM, KTHAM menilai Indonesia memiliki posisi strategis baik di tataran regional maupun internasional termasuk dalam perlindungan HAM. “Kami berharap agar ke depan kita dapat menggelar semacam dialog strategis antara pemerintah Indonesia dengan komisioner tinggi HAM,” kata Volker.
Merespon usulan tersebut, MenkumHAM menyatakan dukungan agar forum tersebut dapat dilakukan. Sehingga, pemerintah Indonesia dapat terus meningkatkan pemajuan HAM yang selama ini dikerjakan di tanah air. (Humas DJHAM)
