Jakarta, ham.go.id – Berbicara di hadapan dunia usaha yang hadir dalam forum Business & Human Rights Academy: Human Rights Due Diligence Training for Companies Operating in Indonesia yang diselenggarakan di The Gallery Lt. 2, Hotel Pullman Thamrin Jakarta, Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati, menekankan tentang perlunya pengimplementasian Hak Asasi Manusia dalam dunia usaha. Kegiatan ini diadakan oleh pemerintah Jepang bekerja sama dengan United Nations Development Program (UNDP) dan The Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST), Senin (14/11).
“Penelitian menunjukkan bahwa dunia usaha memegang peran pelanggaran HAM terbesar ke-2 di Indonesia,” imbuh Hajerati. Karena itu, sebagai implementasi United Nations Guiding Principles (UNGPs) terkait Bisnis dan HAM, melalui suatu proses yang panjang, pemerintah Indonesia telah menyusun Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Strategi Nasional ini saat ini telah memasuki proses Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden (Progsun).
Diharapkan Strategi Nasional ini akan dapat menjadi suatu regulasi yang mengikat dalam bentuk Peraturan Presiden. Dengan demikian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akan mampu bekerja sama dengan maksimal dalam memajukan dunia usaha di Indonesia.
Selain itu untuk mendorong Stranas ini, saat ini telah pula dibentuk Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM yang terdiri dari Kementerian/Lembaga dan unsur non-pemerintah terkait, dan juga Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM yang saat ini sudah dibentuk di 20 provinsi.
Selanjutnya, diperkenalkan tentang PRISMA yang merupakan program aplikasi mandiri berbasis website yang diperuntukkan untuk membantu perusahaan untuk menganalisa risiko pelanggaran HAM yang disebabkan oleh kegiatan bisnis. Saat ini PRISMA masih bersifat sukarela, dan perusahaan didorong untuk menggunakan PRISMA untuk mengidentifikasi apakah kinerja mereka sudah memenuhi nilai-nilai HAM. Ke depannya, pengguna PRISMA yang memenuhi syarat akan dapat diberikan sertifikat untuk menunjukkan komitmen mereka dalam “Dalam beberapa tahun ke depan, saya berharap bahwa Kemenkumham khususnya Ditjen HAM akan banyak berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian sebagai wakil perusahaan,” pungkas Hajerati.
