Jakarta, ham.go.id – Aplikasi PRISMA merupakan salah satu inovasi Direktorat Jenderal HAM dalam mendorong pengarusutamaan bisnis dan HAM di tanah air. Setelah berjalan sejak 2021 silam, PRISMA kini akan dikembangkan lebih lanjut.
Bekerja sama dengan Raoul Wallenberg Institute (RWI), Direktorat Jenderal HAM telah melakukan serangkaian diskusi terkait pengembangan PRISMA. Kini, Direktorat Jenderal HAM menggelar rapat finalisasi pengembangan PRISMA di hotel Pria Jakarta, Senin (5/12).
Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati, membuka sekaligus menyampaikan sambutan pada rapat finalisasi ini. Ia menyampaikan bahwa tim pengembang telah berhasil menyempurnakan indikator-indikator di dalam PRISMA.
“Berdasarkan hasil rapat konsiyering di Bogor pada 28-30 September 2022, Indikator PRISMA disepakati berkurang menjadi 12 dengan memindahkan Indikator “Profil Perusahaan” ke bagian awal proses registrasi,” jelasnya.
Selain itu, Hajerati juga menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah penyesuaian lainnya di dalam PRISMA. “Anggota tim (pengembang) telah berusaha untuk mengakomodir masukan dari peserta Bimtek PRISMA yang telah dilaksanakan di berbagai daerah,” imbuhnya.
Adapun masukan terhadap Aplikasi PRISMA meliputi baik dari segi substantif maupun teknis di antaranya aspek seperti mekanisme pendaftaran; tata bahasa; ukuran dan bentuk data pendukung yang akan diunggah.
“Upaya ini dilakukan agar PRISMA lebih user friendly sehingga dapat meningkatkan partisipasi pelaku usaha untuk menggunakan PRISMA,” jelasnya.
Sebagai informasi kegiatan ini juga turut diikuti oleh Direktur Djokosoetono Center selaku konsultan pengembangan PRISMA dan Wakil Direktur RWI Asia Pasifik. (Humas DJHAM)
