Jakarta, ham.go.id – WamenkumHAM, Edward Omar Sharif Hiariej, menyampaikan keynote speech pada acara Seminar Pembangunan Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia, yang digelar di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta Pusat, Kamis (8/12). Dalam acara tersebut, WamenkumHAM menilai Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia (IHAMI) merupakan langkah strategis dalam upaya menyusun dan mengawal regulasi dan kebijakan di tanah air yang selaras dengan prinsip-prinsip HAM.
Bukan tanpa alasan, WamenkumHAM menyebut IHAMI sebagai langkah strategis. “Dengan Tersedianya Indeks HAM Indonesia, diharapkan dapat bermanfaat untuk melakukan pemetaan dan pengukuran kinerja pemerintah, serta kualitas dan kuantitas arah pemajuan dan pembangunan HAM, ”kata pria yang akrab disapa Eddy Hiariej ini.
Pada tahun ini, sambung Eddy, terdapat tiga tahap pengerjaan yaitu penyusunan kerangka konseptual, identifikasi indikator dan strukturisasi indikator. Diproyeksikan, IHAMI akan dilakukan perhitungan awal pada 2025 mendatang.
“Saya yakin bahwa IHAMI ketika diimplementasikan nanti dapat menggambarkan kondisi perkembangan implementasi HAM di Indonesia dengan baik, baik hak Sipil dan Politik, Hak Ekonomi Sosial dan Budaya begitu juga untuk Kelompok Rentan,”ucap Eddy.
Tidak lupa, WamenkumHAM juga mengapresiasi tim penyusun IHAMI yang telah berjibaku menjalankan pekerjaan besar ini. “Mudah-mudahan pada tahun selanjutnya tahapan peta jalan Pembangunan Indeks HAM di Indonesia dapat tercapai tepat waktu, hal ini harus menjadi komitmen dari Kementerian dan Lembaga dan seluruh pemangku kepentingan baik dipusat maupun didaerah,”pungkasnya.
Pada kesempatan kali ini, panitia juga mengundang sejumlah narasumber di antaranya Ketua Komnas HAM, Direktur Instrumen HAM, Pendiri Lokataru Foundation, Direktur Eksekutif ELSAM, dan Ketua Governing Board Human Rights Resource.
Plt. Direktur Jenderal HAM dan sejumlah pimpinan tinggi madya juga turut hadir secara langsung ke Grand Mercure untuk mengikuti kegiatan seminar. Selain diikuti secara langsung, kegiatan ini juga disaksikan secara daring oleh Kanwil maupun UPT KemenkumHAM se-Indonesia. (Humas DJHAM)
