Jakarta, ham.go.id – Dalam mendorong pemajuan HAM di tanah air, Direktorat Jenderal HAM senantiasa membangun kolaborasi dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan baik dari dalam maupun luar negeri. Raoul Wallenberg Institute (RWI) merupakan salah satu mitra asing yang turut mendukung kerja-kerja Direktorat Jenderal HAM dalam pemajuan HAM di tanah air.
Dalam program Kabupaten Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKPHAM), pada tahun ini RWI dan Direktorat Jenderal HAM telah menggelar sejumlah kegiatan di tiga provinsi yaitu Kalimantan Selatan, D.I Yogyakarta, dan Jawa Tengah.
Untuk menyempurnakan kerja sama yang telah terjalin pada tahun mendatang, Direktorat Jenderal HAM menggelar pertemuan di Hotel Mercure, Jakarta Selatan, Selasa (20/12). Ada dua agenda yang dibahas dalam rapat tersebut yaitu Penyusunan Rekomendasi Hasil Asesmen KKPHAM sekaligus Monev Kegiatan Kerja Sama antara Kemenkumham dan RWI.
Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati, memimpin berlangsung rapat bersama RWI pagi ini di Hotel Mercure. Dalam sambutannya, Hajerati mengungkapkan bahwa Pedoman Assesmen KKPHAM telah disusun bersama Tim dan Konsultan setelah melakukan kunjungan ke tiga provinsi.
“Hasil laporan dari Tim bahwa Pemerintah Daerah dan Masyarakat sangat antusias dalam mengisi kuesioner Pedoman Assesmen KKPHAM,” ujar Hajerati.
Pasalnya melalui pertemuan di ketiga provinsi tersebut, pemerintah daerah dapat secara langsung bertatap muka untuk menyampaikan beberapa kendala maupun tantangan dalam pelaksanaan KKPHAM.
Pada pertemuan kali ini, kedua belah pihak akan melihat dan mencermati hasil assemen dari kunjungan lapangan di beberapa kota beserta rekomendasi yang telah disusun oleh tim dan konsultan. “Besar harapan bahwa beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari assemen KKPHAM ini dapat menjadi pengembangan serta penyempurnaan program KKPHAM di masa akan datang,” jelasnya.
Sementara itu, Deputy Director of Regional Asia Office of RWI Tuti Alawiyah, menyatakan pihaknya mendukung langkah Direktorat Jenderal HAM untuk mengimplementasikan pemajuan HAM melalui program KKPHAM. Ia berharap pemerintah daerah dapat memenuhi kriteria yang ada di dalam KKPHAM.
Sebagai informasi, RWI dan Direktorat Jenderal HAM tidak hanya bekerja sama di program KKPHAM. Sejumlah program lain yang dikelola oleh Direktorat Jenderal HAM seperti bisnis dan HAM serta RANHAM juga mendapat dukungan dari mitra non-pemerintah asal Swedia tersebut. (Humas DJHAM)
