Hadir dalam Rapat Kerja 2023 UNDP, Plt. Dirjen HAM Targetkan Stranas Bisnis dan HAM

Jakarta, ham.go.id – Targetkan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) dapat segera disahkan pada tahun ini. Demikian disampaikan Plt. Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, pada acara Rapat Rencana Kerja 2023 United Nation Development Programme (UNDP), di Hotel Sari Pasific Jakarta, Rabu (11/1).

“Draft ini telah disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 2019 dengan bantuan dari berbagai mitra, termasuk UNDP, dan alhamdulillah saat ini telah masuk dalam Progsun 2023, dan diharapkan dapat menjadi peraturan perundang-undangan pada tahun ini,” kata Mualimin di hadapan mitra-mitra UNDP yang hadir.

Dalam paparannya, Mualimin meyakini dengan adanya Stranas BHAM maka pengarusutamaan bisnis dan HAM di tanah air akan semakin baik.

Tidak lupa, Mualimin juga menjelaskan mengenai sejumlah langkah pengarusutamaan bisnis dan HAM yang dilakukan KemenkumHAM selaku national focal point’ ( NFP) bisnis dan HAM mulai dari pembentukan Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM hingga pembentukan aplikasi PRISMA.

Pada kesempatan yang sama, Assistant Resident Representative for Democratic Governance and Povertu Reductiom UNDP, Siprianus Bate Soro mengapresiasi komitmen pemerintah Indonesia yang mendorong terus bisnis dan HAM di tanah air. “Kami melihat dalam lima tahun ke belakang bisnis dan HAM dipandang semakin penting oleh pemerintah Indonesia,” jelasnya.

Perlu diketahui, upaya KemenkumHAM mendorong pemajuan HAM di sektor bisnis cukup membuahkan hasil yang baik. sejumlah perusahaan plat merah di tanah air juga telah memberikan perhatian khusus terkait pengimplementasian bisnis dan HAM. Tercatat, Pertamina, Krakatau Steel, hingga PT. Timah telah mengikuti uji tuntas bisnis dan HAM melalui aplikasi PRISMA. (Humas DJHAM)

Post Author: operator.info2