Banjarnegara, ham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melalui Bidang HAM yang diwakili oleh Kepala Bidang HAM, Lista Widyastuti dan Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Moh. Hawary Dahlan didampingi Pelaksana Bidang HAM melakukan Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara terkait dengan Persiapan Pemenuhan Data Dukung Kriteria Kabupaten Kota Peduli Hak Asasi Manusia, Kamis (09/03).
Kunjungan Koordinasi Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jateng di sambut hangat oleh Kasubbag Perundang-Undangan Argiyana Ratna Kumalasari, dan Sugeng Waluyo, Operator KKPHAM Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara.
Dalam sambutannya, Ratna menyampaikan, “ucapan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kemenkumham yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir disini. Semoga dengan pendampingan dari Kanwil dalam pemenuhan data dukung KKPHAM di Kab. Banjarnegara mendapatkan penghargaan KKPHAM pada tahun ini”. Ungkapnya.
Lebih lanjut, Ratna mengatakan bahwa “hasil penilaian tahun 2022 yang lalu menjadi perhatian kami, karena tidak mendapatkan predikat penghargaan KKPHAM. Dengan adanya kunjungan ini, kami harap kegiatan ini dapat membuka komunikasi yang lebih baik sehingga memudahkan kami untuk melakukan koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham.”Imbuhnya.
Sugeng menambahkan “kami bersama tim telah mengikuti desk evaluasi di Biro hukum dan masih menunggu hasil pemeriksaan administrasi dari Biro hukum. kami sangat berterimakasih karena dari Kanwil bisa melakukan pendampingan pemeriksaan data dukung KKPHAM secara langsung disini. Ada beberapa hal yang menjadi kendala kami dalam melakukan pengumpulan data dari para OPD terkait, diantaranya adanya perbedaan persepsi dalam memahami data dukung setiap indikator. Kami juga sudah bersurat kepada masing-masing OPD dengan memberikan batas waktu pengumpulannya. Kendala-kendala teknis seperti membuat kami menjadi lambat dalam memenuhi data dukungnya sesegera mungkin, “ imbuhnya.
Dalam Kesempatan yang tersebut, Lista menyampaikan “tujuan kedatangan Kanwil untuk koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kab. Banjarnegara dalam rangka evaluasi pemenuhan data dukung dalam pelaporan Kriteria Kabupaten Kota Peduli HAM tahun 2023. Kanwil membuka komunikasi dan ruang konsultasi khususnya dalam rangka pemenuhan data dukung KKP HAM. 15 kabupaten kota yang belum mendapatkan penghargaan menjadi perhatian utama kami untuk melakukan pendampingan, salah satunya adalah Kabupaten Banjarnegara. Hasil evaluasi dari Tim Verifikator Ditjen HAM dapat menjadi pedoman untuk memenuhi data dukung yang kurang sesuai atau yang belum terpenuhi,” ujarnya.
Lista juga mengatakan “Kami berharap pada tahun 2023 semua Kab/Kota di Jawa Tengah memperoleh predikat KKPHAM pada tahun ini. Kegiatan ini tentunya menjadi forum yang efektif dalam membantu memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam pemenuhan data dukung tersebut. Prestasi Kabupaten Kota juga menjadi prestasi Kanwil Kemenkumham, mari kita bersinergi dalam melaksanakan tugas bersama,” imbuhnya.
Kanwil telah melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan KKPHAM di awal tahun. Biro Hukum juga telah mengundang Kab/Kota yang belum mendapatkan KKPHAM tahun lalu untuk dilakukan desk evaluasi.
Hal Ini merupakan upaya Kanwil bersama dengan Biro Hukum Provinsi dalam mendorong pemerintah daerah untuk dapat mempersiapkan dokumen yang diperlukan dalam memenuhi data dukung Kriteria KKPHAM 2023 ini, dengan harapan akan mendapatkan hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan masing-masing indikator data dukung KKPHAM tahun 2023.
