Jakarta, ham.go.id – Rapat penyusunan Indeks HAM Indonesia kembali berlanjut. Untuk mempercepat penyusunan, Direktorat Jenderal HAM membahas program yang menjadi prioritas nasional tersebut, di ruang rapat Badan Strategi dan Kebijakan (BSK), Rabu (5/4).
Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Aman Riyadi, yang juga merupakan Plt. Direktur Instrumen HAM memimpin berjalannya rapat penyusunan IHAMI kali ini. Aman mengungkapkan target yang ingin dicapai Direktorat Jenderal HAM terkait IHAMI tahun ini yaitu agar IHAMI dapat sudah diukur.
“Untuk itu penting kiranya dipertimbangkan di antara 45 hak dan 102 indikator diambil 30% dari masing-masing variabel hak sipol, ekosob, dan kelompok rentan,” kata Aman.
Lebih lanjut, Plt. Direktur Instrumen HAM berharap IHAMI tidak hanya angka namun perlu melihat dampak kebijakan pemerintah dan bagaimana intervensi dari pemerintah baik K/L atau Pemda. Tidak hanya penilaian, sambung Aman, namun juga pemetaan.
Dalam rapat yang dimoderatori Koordinator Instrumen Hak Ekonomi Sosial Budaya, Farida Wahid, ini turut menghadirkan beberapa K/L di antaranya Bappenas, Setkab, BPS, BRIN, dan Kemenkopolhukam. Sejalan dengan apa yang disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Farida mengungkapkan rapat ini bertujuan untuk membahas dan menyempurnakan kembali rancangan metadata yang telah disusun di tahun 2022, terdiri atas 45 jenis hak dan 102 indikator.
“Diharapkan di bulan Agustus tahun ini indeks ini sudah dapat diuji coba,”pungkas Aman. (Humas DJHAM)
